Suara.com - Gubernur Propinsi Banten, Rano Karno mengikuti pelatihan atau workshop Tunas Sistem Integritas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/5/2016). Pelatihan ini juga diikuti Ketua DPRD Banten serta seluruh Bupati dan Walikota di Propinsi Banten.
Pemerintah yang berada di Wilayah Banten tersebut dihadirkan, karena selama ini Banten sering berurusan dengan KPK terkait kasus korupsi. Pelatihan ini digelar agar Gubernur Banten punya komitmen menciptakan Banten yang lebih akuntabel, transparan dan baik bagi masyarakat.
"Pak Gubernur akan menceritakan agar Banten berubah namanya dari Banten selalu dikaitkan hal-hal yang kurang nyaman untuk orang Banten sendiri, pak gubernur committed untuk memperbaiki hal pokok yang sudah dibahas bersama dengan KPK," kata Komisioner KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Sementara, Rano Karno mengakui ada sejumlah masalah terjadi di daerahnya. Sehingga sering berurusan dengan KPK. Adapun masalah yang ada di Banten adalah berkaitan dengan penganggaran, sistem, dan sumber Daya Manusia.
"Memang tidak dapat dipungkiri, ada sejumlah masalah itu. Ada juga masalah rekrutmen SDM, perizinan satu pintu, dan juga masalah pengadaan barang dan jasa," kata Rano.
Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap ke depannya lebih fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia pun berharap, workshop yang berlangsung selama 2 hari di KPK tersebut dapat memberikan nilai lebih pada pembangunan di Banten nantinya.
"Itu jadi fokus utama kami untuk perbaikan dan harus melalui mekanisme sangat ketat. Ini workshop dua hari dan selanjutnya diharapkan jadi bagian KPK di daerah untuk menjadi trainer bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), DPRD, dan yang lainnya," kata pemeran utama 'Si Doel Anak Sekolahan' itu.
Provinsi lain yang menjadi perhatian KPK terkait kasus korupsinya adalah, Propinsi Riau, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat, dan Propinsi Aceh.
TERPOPULER
