Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto berkomentar soal rencana pemerintah membongkar kuburan massal orang-orang yang diduga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi 1965. Menurut Hasto, pengungkapan kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia.
"Untuk itu (korban 1965), tidak usah dilihat sebagai persoalan politik. Juga jangan dikedepankan persoalan masa lalu. Itu sebagai pembelajaran kedepan. Bahwa negara harus melindungi warga negara," kata Hasto di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (21/5/2016).
Hasto berharap, pembongkaran kuburan massal tidak memunculkan masalah baru. Hendaknya, kata dia, ada proses hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut.
"Proses hukum dikedepankan. Gagasan yang saya dengar bukan untuk mengungkap, bukan untuk membongkar kembali. Tapi untuk memperkuat, menatap masa depan dengan menyembuhkan luka masa lalu," kata Hasto di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (21/5/2016).
Hasto menambahkan dengan mempelajari peristiwa 1965 secara lebih jelas, bangsa Indonesia akan mampu meniti masa depan yang lebih baik.
"Bangsa akan mampu melihat masa depan lebih baik, kalau melihat masa lalu,"ujar Hasto.
Terkait isu bangkitnya kembali paham Partai Komunis Indonesia (PKI), Hasto menilai bahwa hal itu bukanlah persoalan utama yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya masyarakat harus lebih berkonsentrasi pada upaya mengejar ketertinggalan Indonesia dari bangsa lain.
"Ketertinggalan bangsa kita yang lebih harus dipersoalkan. Jangan sampai menciptakan persoalan yang menganggu persatuan Nasional (PKI). Pro kontra itu pasti ada, harus berbesar hati, membuka komunikasi itu yang terpenting,"ujar Hasto.
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan pembongkaran kuburan massal yang diklaim sebagai makam korban pelanggaran HAM pada tahun 1965. Informasi mengenai keberadaan ratusan kuburan massal tersebut dibeberkan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 beberapa waktu lalu. Data berisi jumlah dan lokasi 122 kuburan massal di Sumatera, Jawa, dan Bali telah diserahkan YPKP kepada Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.
TERPOPULER
