Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencontoh Pemerintah Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal menggandeng pihak swasta untuk membangun infrastruktur di wilayahnya. Menurut Ahok, dengan memanfaatkan pihak swasta, Pemprov DKI tidak perlu merogoh APBD untuk menyediakan infrastruktur.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menginginkan pembiayaan untuk membangun trotoar di Jakarta dilakukan pihak swasta atau perusahaan properti seperti yang diterapkan di Kuala Lumpur. Pemprov DKI, kata Ahok, hanya tinggal menentukan standar trotoar yang diinginkan.
"Kami akan mulai menerapkan sistem best practice di negara maju, misal seperti di Kuala Lumpur, bicara tentang trotoar saja, (dia) nggak pernah keluarkan (uang) dari APBN atau APBD, trotoar itu kewajiban dari pemilik properti," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/5/2016).
Apabila hal itu bisa diterapkan di Jakarta maka Ahok memastikan APBD DKI akan lebih berguna untuk melayani masyarakat, antara lain untuk pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar, kesehatan dan transportasi.
"Tujuanya kami berharap kontribusi-kontribusi itu di luar CSR, kontribusi seperti ini untuk mengurangi pengeluaran APBD, lalau APBD dipakai buat apa? APBD dipakai untuk layanan publik," jelas Ahok.
Untuk merealisasikan wacana tersebut, Ahok bahkan berencana mengeluarkan payung hukum berupa peraturan gubernur DKI.
"Pakai Pergub lagi. Nanti kita cari lagi dong (pengembang yang mau ngerjainnya)," kata Ahok sambil tertawa.
TERPOPULER
