Suara.com - Pemerintah menilai jumlah pegawai negeri sipil yang ada sekarang sudah berlebihan. Itu sebabnya, muncul kebijakan mengurangi jumlah PNS sampai satu juta orang sampai tahun 2019.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pernah memangkas hampir dua ribu PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Aku cuma menghilangkan jabatan struktural massal. Dulu kan 2.000 saya hilangin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Mantan Bupati Belitung Timur meminta awak media mempertanyakan rencana merumahkan sejuta PNS tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
"Kamu tanya sama menteri dong. Aku kan cuma kasih model doang. Aku nggak PHK massal loh," kata Ahok.
Kebijakan merumahkan sejuta PNS mendapatkan banyak reaksi penolakan. Pemerintah didesak untuk meninjau kembali rencana tersebut.
Termasuk Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto. Agus menyarankan pemerintah berpikir ulang, jangan sampai mematahkan cita-cita PNS.
"Harus dipikir secara matang betul, PNS ini kan juga mempunyai cita-cita , karena saya pernah jadi PNS. Saya juga bercita-cita tinggi waktu itu, sehingga tidak bisa semudah itu dipatahkan cita-citanya. Masalah kebutuhan, masalah kesatuan yang ada di sesuaikan," kata Agus di ruang media center, DPR, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Agus meminta ketika pemerintah mengadakan rekrutmen PNS, jangan melebihi kebutuhan.
"Untuk itu kita juga pada saat rekrutmen tidak boleh over daripada yang dibutuhkan, harus sesuai dengan yang dibutuhkan, namun kalau sudah ada juga tidak bisa semena-mena dibuang, tidak bisa seperti itu," kata Agus.
