Suara.com - Pemerintah berencana mengurangi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu dinilai sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi untuk membuat pemerintahan yang efisien.
Rasionalisasi ini akan menyeleksi PNS yang benar-benar kompeten dan produktif, supaya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menggaji pegawai tidak sia-sia.
"Kami ingin belanja pegawai bisa lebih efisien. Oleh sebab itu, kami lakukan rasionalisasi secara alami. Misal satu tahun yang pensiun 120.000 (PNS), pada tahun kelima, kami hanya menerima 60.000, artinya berkurang banyak sekali," kata Jokowi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).
Sebelumnya MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, menargetkan akan mengurangi satu juta PNS untuk efisiensi dan meningkatkan kualitas pegawai. Hal itu dibenarkan oleh Jokowi.
"Ya, kalau dilakukan seperti itu suatu saat tercapai, sehingga betul-betul isi kualitas, kemudian belanja lebih efisien bisa dilakukan," ujar dia.
Kendati begitu, lanjut Jokowi, pengurangan satu juta PNS tersebut jangka panjang. Bukan program yang ditargetkan dalam jangka pendek.
"Ya, iya (program jangka panjang). Nggak mungkin satu tahun selesai, anda harus mengerti. Tetapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan RB memang belum saya terima," tutur dia.
Diketahui, Menpan RB telah menargetkan jumlah PNS pada 2019 mendatang berkurang sebanyak satu juta. Jumlah PNS sekarang yang mencapai 4,5 juta orang dengan perbandingan 1:7 dari basis penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa. Diharapkan bisa berkurang menjadi 3,5 juta orang.
TERPOPULER
