Infografis
Suara.com - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati membantah saat ini masih ada makam fiktif sebagaimana yang disampaikan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau makam fiktif itu dulu mungkin ada ya, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Karena sekarang sudah ada sistem makam online," ujar Ratna, Jumat (10/6/2016).
Makam fiktif adalah makam yang hanya diberi tanda oleh petugas seolah-olah sudah dipesan, tetapi sebenarnya kosong. Praktik ini bukan rahasia umum. Biasanya oknum akan mendapatkan dari warga yang memesannya.
Ratna menceritakan pengalaman ketika menyambangi Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dia curiga dengan adanya gundukan tanah di salah satu area, tetapi tidak ada tanda nisan.
"Melihat itu saya tanya ini kok nggak ada nisannya, jangan-jangan pesenan, saya marah gitu kan. Akhirnya mereka bilang nggak kok bu ini kita buka data sekalian dibongkar ternyata ada jenazahnya," kata Ratna.
Agar tidak ada makam fiktif, Ratna meminta semua petugas TPU untuk mendata ulang lagi. Data tersebut, kata Ratna, nanti dilaporkan melalui situs pemerintah dan bisa diakses pertamananpemakaman.jakarta.go.id.
"Makanya sekarang ini kami lagi minta ke semua petugas TPU untuk mendata ulang lagi semua. Apalagi sekarang udah ada sistem makam online kan jadi biar (pengurusan) masuk ke PTSP kelurahan. Semua bisa melihat," kata Ratna.
Ratna yakin sistem online yang sudah diterapkan pemerintah sejak bulan September 2015 bisa menghilangkan bisnis makam fiktif di lapangan.
"Dulunya sebelum makam online (ada makam fiktif). Berapa tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu mungkin ya," katanya.
Sebelumnya, Ahok mendapatkan banyak laporan mengenai adanya makam fiktif.
"Karena kita temukan banyak sekali makam-makan yang fiktif. Jadi ada batu nisan segala macam itu belum pasti itu ada isinya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Dia berencana mengganti Ratna dan sebagian petugas karena dianggap tidak mampu mengatasi praktik pungutan liar dalam bisnis pemakaman.
"Memang kita mau copot kepala dinas juga kamu mau ganti siapa? Itu dia yang lagi (masalah) kalau ganti mirip-mirip (orangnya percuma)," kata Ahok.
Rencana Ahok untuk "cuci gudang" Dinas Pertamanan dan Pemakaman dilakukan agar sistem online yang dirancang pemerintah berjalan.
"Kalau cuma ganti kepala dinas yang bawahnya nggak diganti semua nggak ada guna. Jadi kalau kamu mau ganti cuci gudang saja semua. Langsung dikeluarin dibuang semua (yang bermasalah)," ujar Ahok.
