Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid mengatakan keprihatinanya terhadap adanya kasus makam fiktif di Jakarta. Karena dia melihat, kematian pun bisa dijadikan objek korupsi.
Karenanya, dia meminta supaya kasus tersebut diusut tuntas karena diduga adanya unsur korupsi. Penegak hukum pun harus diperkuat dan diperluas karena kasus korupsi seperti ini masuk ke ranah fasilitas kematian.
"Ini memprihatinkan. Karena masasalah korupsi sudah masuk ke ranah sakral yaitu kematian. Biasanya dengan ingat mati, orang jadi berfikir ulang untuk berbuat jahat. Tapi untuk kasus ini, justru kematian dijadikan objek korupsi sama seperti korupsi cetak Alquran," kata Sodik dihubungi, Jumat (10/6/2016).
Dia juga meminta supaya tokoh agama dan lembaga agama memberikan evaluasi terhadap program edukasi keimanan. Hal itu dilakukan untuk memberikan cara yang efektif dalam menanamkan nilai keagamaan.
"Sekaligus juga metode yang tepat agar agama mampu mencegah tindakan seperti itu," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku menemukan banyak makam fiktif yaitu ada nisannya, tapi tidak ada jenazahnya. Ahok mengatakan, modus ini dijadikan untuk mencari keuntungan pribadi.
Ahok berharap, setelah sistem Pemakaman jadi, kelak tidak akan ada lagi pungutan liar yang dilakukan petugas kepada warga.
"Kita temukan banyak sekali makam yang fiktif. Jadi ada Batu nisan, tapi belum tentu ada isinya," kata Ahok, Kamis (9/6/2016).
