KPK: Pegurusan TKI di Perbatasan Rentan Korupsi

Dythia Novianty

Minggu, 12 Juni 2016 | 06:50 WIB
KPK: Pegurusan TKI di Perbatasan Rentan Korupsi
TKI tak berdokumen tiba di Bandara Halim. [suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Tim KPK RI, Asep Suwanda menyatakan, pengurusan TKI di perbatasan terindikasi rentan korupsi, sehingga pihaknya memberikan perhatian serius pada hal tersebut.

"Jika berbicara mengenai TKI, sejak tahun 2013, KPK sudah melakukan kajian tentang sistem penyelenggaraan dan tata kelola pemerintah untuk TKI, lalu kami juga telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait," katanya di Pontianak, Minggu (12/6/2016).

Selama ini, katanya, dalam pengelolaan TKI sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.

"Contohnya, ada calon TKI yang belum cukup umur namun bisa diloloskan dengan mengubah tahun kelahiran atau identitas dari calon TKI dan ini kental unsur korupsi, penyogokan," tutur dia.

Selain itu, ada juga perilaku pemerasan yang dilakukan terhadap TKI, ini juga masuk dalam kategori korupsi.

"Dalam pertemuan ini, saya mencoba memaparkan berbagai contoh kasus tindak korupsi, bukan dalam rangka menakut-nakuti pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar, namun kami ingin menjaga dan mengingatkan agar tidak ada pejabat dan pegawai di Pemprov Kalbar yang terlibat korupsi," katanya.

Pada tahun 2014, pihak KPK mengubah program kajian untuk lebih dalam lagi terkait tindak pidana korupsi dalam penanganan TKI dengan melakukan pengamatan di berbagai ttik yang diduga atau yang dilaporkan oleh masyarakat menjadi tempat penindasan dan eksploitasi terhadap TKI, terutama di bandara Soekarno-Hatta.

"Ini sebagai salah satu bentuk keseriusan kita dan kita menggandeng berbagai pihak dalam pengelolaan ini," ujar Asep.

Dari hasil eveluasi yang dilakukan KPK, ada beberapa PR yang harus dilakukan oleh beberapa phak terkait, termasuk pemda, karena KPK akan memfokuskan pada hal yang dianggap lebih menyentuh lagi terhadap perbaikan tata kelola yang menyangkut langsung penanganan TKI.

"Ada dua yang konteksnya sangat kedaerahan. Pertama, kita ingin menata daerah-daerah asal paling banyak TKI-nya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB dan NTT. Kedua, fokus kita adalah daerah perbatasan, termasuk di Kalbar," pungkasnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Usai Ditahan KPK, Suparman Cipika-Cipiki dengan Pendukungnya

Usai Ditahan KPK, Suparman Cipika-Cipiki dengan Pendukungnya

News | Jum'at, 10 Juni 2016 | 14:30 WIB

Ditahan KPK, Bupati Rokan Hulu Minta Warganya Hormati Hukum

Ditahan KPK, Bupati Rokan Hulu Minta Warganya Hormati Hukum

News | Jum'at, 10 Juni 2016 | 13:55 WIB

KPK Diminta Introspeksi Diri dari Kasus Salah Ketik Memalukan

KPK Diminta Introspeksi Diri dari Kasus Salah Ketik Memalukan

News | Jum'at, 10 Juni 2016 | 13:20 WIB

Ditjen Imigrasi Bantah Edi Sindoro di Singapura Setelah Dicekal

Ditjen Imigrasi Bantah Edi Sindoro di Singapura Setelah Dicekal

News | Jum'at, 10 Juni 2016 | 12:55 WIB

Sebut KPK Komisi Perlindungan Korupsi, Kemendagri Minta Maaf

Sebut KPK Komisi Perlindungan Korupsi, Kemendagri Minta Maaf

News | Kamis, 09 Juni 2016 | 12:33 WIB

Terkini

Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal

Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:11 WIB

Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering

Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering

Jabar | Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:02 WIB

Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026

Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026

Bola | Selasa, 04 Agustus 2026 | 23:55 WIB

Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain

Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain

Sumsel | Selasa, 04 Agustus 2026 | 23:42 WIB

Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar

Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar

Sumsel | Selasa, 04 Agustus 2026 | 23:26 WIB

Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU

Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU

Sumsel | Selasa, 04 Agustus 2026 | 22:55 WIB

Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok

Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok

Jabar | Selasa, 04 Agustus 2026 | 22:53 WIB

Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri

Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri

Lifestyle | Selasa, 04 Agustus 2026 | 22:52 WIB

Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor

Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor

Jabar | Selasa, 04 Agustus 2026 | 22:46 WIB

5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan

5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan

Lifestyle | Selasa, 04 Agustus 2026 | 22:42 WIB

×