Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan nelayan tidak perlu lagi terlalu bergantung kepada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab pencurian ikan ilegal diklaim akan hilang.
"Penghasilan nelayankan banyak kalau sudah tidak ada lagi 'ilegal fishing' yang nantinya akan kita berantas perlahan-lahan di wilayah NTT ini," katanya kepada para nelayan saat berdialog dengan nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tenau, Kupang, Minggu (12/6/2016).
Hal ini disampaikannya menanggapi permintaan dari nelayan di Kota Kupang yang mengharapkan bisa terus mendapatkan BBM bersubsidi pascaMenteri ESDM Sudirman Said menyatakan subsidi solar akan diturunkan dan dialihkan ke sektor produktif.
Ia meminta agar dengan hasil laut yang sangat banyak nelayan tentu saja bisa membeli BBM tanpa harus mengandalkan BBM bersubsidi, karena sejauh ini negara sudah terlalu banyak memberikan yang terbaik bagi rakyatnya.
"Jangan lagi membebani negara dengan meminta BBM bersubsidi. Pemerintah justru sejauh ini sudah menjaga laut dengan segala risiko dan biayanya. Oleh karena itu jangan terlalu meminta banyak dari BBM bersubsidi," tambahnya.
Sejauh ini, lanjutnya, KKP sendiri sudah menenggelamkan sejumlah kapal dan menjaga perairan di Indonesia agar tidak dicuri negara lain.
Menurut dia, banyak biaya bermiliar bahkan trilliun yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menjaga laut semuanya demi kesejateraan nelayan.
"Sudahlah, kalau tidak ada Subsidi ya tidak apa-apa yang pentingkan solarnya ada," tegasnya.
Menteri KKP juga meminta bantuan nelayan Tenau Kupang untuk memberikan data-data koordinat titik-titik rumpon di perairan NTT agar bisa segera diberantas.
"Kita sudah terima laporan mengenai keberadaan rumpon di perairan NTT sehingga kita minta bantuan dari nelayan untuk memberikan data koordinat rumpon agar segera kita berantas. Kalau kita bekerja secara bersama-sama tentu saja nanti nelayan di sini akan makmur dan melimpah hasil tangkapannya," tuturnya. (Antara)
