Usai Habisi Santoso, Kapolri dan Panglima Diundang ke Poso

Suara.com - Masyarakat Poso mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Masyarakat Poso menilai Tito layak menjadi Kapolri dan menepati janjinya hanya sepekan setelah dia dilantik.

“Mewakili masyarakat Poso, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri Tito dan Panglima TNI yang mendukung beliau secara maksimal, sehingga Santoso akhirnya bisa diakhiri kiprahnya,” ujar tokoh muda Poso, Rizal Calvary Marimbo, di Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan setelah dilantik, Tito berjanji menuntaskan gembong teroris Santoso. Tak sampai sepekan, Santoso tewas di tangan Satgas Tinombala.

“Kami kira masih harus menunggu beberapa bulan atau setahun lagi, ternyata lebih cepat dan lebih baik,” ujar Rizal.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI yang berinisiatif mengirim pasukan Kostrad untuk memperkuat Satgas Tinombala dan kemudian Santoso tewas ditangan satuan elit TNI.

Sebab itu, masyarakat Poso mengundang Kapolri dan Panglima TNI berkunjung ke Poso dalam waktu dekat untuk melihat langsung keharmonisan antar umat beragama di Poso.

Dia mengatakan toleransi umat beragama merupakan salah satu yang terbaik dan tertinggi di Indonesia.

“Di Poso itu kalau mau Idul Fitri, takbirannya sebagian besar diramaikan oleh umat Nasrani. Sampai 60 persen peserta takbiran Nasrani. Begitu juga kalau pawai Natal atau Paskah, umat Muslimnya terlibat semua. Sudah satu dekade ini tidak ada rumah ibadah yang ditutup atau dilarang berdiri. Interaksi kedua komunitas juga sangat konstruktif dan harmonis,” ujar dia.

Dukung Operasi Teritorial

Meski demikian, Rizal meminta agar perburuan akan sisa-sisa pengikut Santoso tidak boleh kendor.

“Kita minta lebih kencang lagi dan sampai ke akar-akarnya,” ujar dia.

Sebab itu, dia mendukung operasi teritorial untuk mendukung operasi kombatan gerombolan bersenjata pengikut Santoso yang masih tersisa. Dikatakannya, Polri maupun TNI tidak perlu ragu untuk melakukan operasi teritorial untuk mempersempit gerakan radikalisasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Aparat tidak perlu khawatir akan keberatan penggiat hak asasi manusia dan lembaga swadaya masyarakat.

“Tidak perlu khawatir, kalau teroris bunuh warga, kan bukan mereka yang lindungi warga,” ujar dia.

Operasi teritorial, menurut Rizal, merupakan bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang rasa amannya terancam.

“Negara harus kuat dan LSM tidak boleh membolak-balik logikanya seenaknya. Negara harus hadir di Poso,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan pascapenangkapan Santoso, Kabupaten Poso tetap terbuka bagi pendatang yang hendak membangun perekonomian daerah ini. Namun daerah ini harus tertutup rapat bagi para teroris dan gerakan radikal, ekstrimis dari daerah lain. Rizal mengatakan teroris yang beraksi di Poso tidak satupun merupakan warga asli Poso atau Sulawesi Tengah, baik dari Muslim maupun Kristen.

“Semuanya dari luar. Yang mau datang ke Poso, silakan datang untuk mencari nafkah, sebab daerah ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, yang datang mau jadi teroris dan mengganggu keamanan, silakan keluar. Mayarakat Muslim dan Kristen sudah bersatu melawan terorisme,” ujar dia,

Rizal mengatakan akibat dari berlarut-larutnya masalah keamanan di Poso, berbagai pihak kesulitan mempromosikan pariwisata dan investasi di Poso secara khusus dan Sulawesi Tengah secara umum.

”Kita ini sudah bosan. Tiap kali ajak investor, selalu ditanya Santoso gimana. Kita mau ajak wisatawan ke Danau Poso, padahal obyek wisatanya bagus, selalu ditanya soal Santoso. Ke luar negeri, juga pertanyaannya sama. Lama-lama kemarahan kita bisa meledak ini,” ujar dia.

Rizal menambahkan bila keamanan sudah pulih total, Poso akan segera tancap gas untuk membangun. Selama 20 tahun usia konflik horisontal di Poso telah menghancurkan perekonomian rakyat dan sendi-sendi kehidupan sehingga kabupaten ini menjadi kabupaten termiskin di Sulawesi Tengah. Padahal, sebelum konflik, Poso merupakan episentrum perkembangan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Tengah.

“Sebanyak 40 persen Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah datang dari Kabupaten Poso. Sekarang kita termiskin kedua dan masuk daerah tertinggal,” kata Rizal. Sebab itu, sebaiknya pemerintah pusat benar-benar memahami perasaan rakyat Poso.