Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui masih ada bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang disalahgunakan sebagian orangtua murid. Tetapi, dari tahun ke tahun jumlah kasus menurun.
"Kalau dipersentase tinggal dikit, begitu kalau ketangkap main di pasar seperti itu izin usaha atau tokonya dicabut termasuk usir dari pasar," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Kasus tersebut tadi sore disinggung oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Taufiqurrahman dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jakarta yang beragendakan penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD tahun anggaran 2016.
"Makanya saya mau tanya dimana saja (tempat KJP bisa dicairkan) yang KJP lakukan itu kita cabut," ujar Ahok.
"Kita udah cabut banyak sekali penerima KJP, makanya penerima KJP kan makin turun jadi begitu APBD Perubahan, kita udah banyak nggak keluarkan KJP kenapa? Karena banyak yang dicabut," Ahok menambahkan.
Taufiqurrahman menyebutkan beberapa hal yang dianggap krusial, di antaranya mengenai KJP.
"Terdapat hal yang sangat krusial menurut kami adalah permasalahan KJP ditemukan di pasar-pasar adanya toko yang memasang plang 'menerima pembelian dengan KJP' akan tetapi adalah KJP ditukar dengan uang tunai dengan selisih 3-10 persen," kata Taufiqurrahman di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta.
Taufiqurrahman menjelaskan apabila pemegang KJP mau mencairkan uang Rp100 ribu, potongannya berkisar Rp3-10 ribu. Hal tersebut, katanya, terjadi di sejumlah pasar di Jakarta.
"Ini terjadi di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat; Pasar Palmerah, Jakarta Barat; Mall Cityloft, Jakarta Pusat. Dan hal ini bukan tidak mungkin terjadi di seluruh Indonesia," katanya.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat anggaran KJP cukup besar, kira-kira mencapai Rp2,3 triliun dalam APBD 2016," Taufiqurrahman menambahkan.
