Infografis
Suara.com - Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Syahrial mengatakan sebagian warga yang menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022 karena takut dengan kebijakan penertiban pemukiman kumuh.
"Waktu kita reses, lokasi resesnya itu ke tempat yang barang kali digusur oleh Ahok, ada barangkali yang dirugikan dari tindakan Ahok. Wajar ajalah orang yang merasa dirugikan mungkin nggak mau lagi," kata Syahrial kepada Suara.com, Senin (1/8/2016).
Warga yang menolak, kata dia, antara lain berasal dari daerah pemilihan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kampung Pulo merupakan salah satu kawasan yang pernah ditertibkan Ahok karena dianggap menyalahi aturan tata ruang.
"Kebetulan daerah Kampung Melayu yang kebetulan digusur, Kampung pulo, kan itu dapilnya saya. Jadi kita harus fair juga mengemukakannya kan. Wajar saja ditolak karena memang daerah Kampung Pulo yang digusur sama gubernur," katanya.
Syahrial menambahkan warga menyatakan akan mendukung siapapun calon gubernur yang akan diusung PDI Perjuangan asalkan bukan Ahok.
"Siapa yang disetujui untuk dicalonkan PDIP untuk menjadi gubernur. Jadi masyarakat itu menjawab pokoknya siapapun yang diusung PDIP kita setuju, terus mereka menjawab asal jangan Ahok," katanya.
