Tolak Pilih Ahok di Pilkada DKI, Ini Alasan Buruh

Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap alasan penolakan terhadap Basuki Tjajaha Purnama (Ahok) maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Menurutnya, kebijakan Ahok-begitu dia akrab disapa, tak berpihak kepada kaum buruh.

"Ada beberapa alasan. Pertama adalah gubernur petahana atau incumbent tidak pro kepada buruh. Lebih pro kepada pengusaha itu terlihat dari kebijakannya," kata Iqbal dalam konferensi pers di kawasam Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

Upah minimum provinsi yang terima buruh di Jakarta, menurut Iqbal, jauh lebih kecil ketimbang kota lainnya. Menurutnya, kebijakan Ahok soal UMP 3,1 juta perbulan di Jakarta, sangat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga buruh. Diduga ada barter antara pemilik modal dengan Ahok selaku gubernur.

"Kebijakannya upah minumum lebih tinggi Bekasi dibandingkan Jakarta menjelaskan bahwa ada barter CSR dari pemilik modal ke gubernur petahana sehingga keluarlah upah murah. Upah DKI lebih murah dari Manila, Phnom Penh, Bangkok, Kuala Lumpur," kata dia.

Yang kedua, selama Ahok memimpin Jakarta, kaum buruh juga tak pernah mendapatkan rumah susun secara gratis.

"Mana rusun untuk buruh kita setuju untuk orang miskin, tapi untuk buruh tidak ada. Negara industri selalu menyediakan flat (rumah susun) untuk kaum buruh," kata dia.

Iqbal juga ungkit sistem transportasi massal yang ada di Jakarta. Dia menganggap fasilitas angkutan umum seperti Transjakarta malah membuat buruh makin banyak merogoh kocek untuk membayar angkutan lainnya untuk menuju tempat kerja.

"Kalau anda ke Bangkok, yang (transportasi) non AC itu gratis. Hari ini mahal, itu pun adanya Transjakarta di daerah protokol, dan arah menuju tempat kerja mahal karena naik ojek, naik angkot. Tidak ada keberpihakan pada buruh," kata dia.

Dia juga menilai Ahok cenderung melanggar aturan soal proyek reklamasi Teluk Jakarta. Untuk itu, lanjut Iqbal, kaum buruh yakin mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang didukung untuk menggantikan Ahok sebagai Gubernur DKI bisa menjawab semua persoalan ini.

"Dan kami tidak setuju dengan gubernur petahana yang reklamasi pantai melanggar undang-undang melanggar KLHK, dan anti penggusuran. Dan RR (Rizal Ramli) adalah orang yang menurut buruh, tepat untuk menjawab persoalan tadi," kata dia.