Indonesia Dituding Kecolongan Masuknya Pekerja Cina

Selasa, 02 Agustus 2016 | 12:40 WIB
Indonesia Dituding Kecolongan Masuknya Pekerja Cina
Buruh demo UU Pengampunan Pajak di depan Gedung MK. (suara.com/Dian Kusumo Hapsari)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menilai pemerintah Joko Widodo kecolongan karena maraknya Tenaga Kerja Asal Negeri Tirai Bambu yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

"Berbagai fakta di lapangan telah membuktikan bahwa pemerintah kecolongan terkait membanjirnya tenaga kerja Cina," kata Mirah di wisma Antara, Jakarta, dalam seminar Nasional 'Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing', Selasa (2/8/2016).

Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji-janji kampanyenya saat pemilihan Presiden 2014, terkait ketenagakerjaan.

Pasalnya, Jokowi telah bernjanji dan berkomitmen untuk mematuhi perintah konstitusi, yakni tugas Pemerintah untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterahkan rakyat, termasuk bagi kaum buruh.

"Kami ASPEK mendesak pemerintah untuk serius dalam menyikapi informasi terkait membanjirnya tenaga kerja asal Cina," tegasnya.

Presiden Jokowi, lanjut Mirah, sebaiknya mengkaji ulang terkait permasalahan ini, serta memberikan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Pihaknya mengaku prihatin, atas kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya terkait kebijakan kemudahan investasi asing untuk bisa membawa tenaga kerja dari Negara asalnya. Serta program bebas visa kunjungan yang menjadi salah satu penyebab serbuan pekerja asing ke Indonesia.

"Dari sejumlah kasus diketahui bahwa kebanyakan para pekerja itu masuk menggunakan visa turis," tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah harus hadir dalam bentuk kebijakan yang pro rakyat dan sejalan dengan amanah konstitusi.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat Indonesia hanya sebagai penonton dari acara pesta poranya para investor. Jika pemerintah lebih berpihak pada investor, maka bukan tidak mungkin investasi asing akan berubah menjadi invasi asing," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI