Kata Kafir Muncul Saat Persiapan Ahok ke 2017, PKB Tolak Isu SARA

Siswanto, Dwi Bowo Raharjo

Kamis, 11 Agustus 2016 | 14:19 WIB
Kata Kafir Muncul Saat Persiapan Ahok ke 2017, PKB Tolak Isu SARA
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri, di Jakarta, Kamis (14/7). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa menolak pemakaian isu suku, agama, ras, dan antargolongan untuk menjatuhkan lawan politik di pilkada Jakarta periode 2017-2022.

"Isu (SARA) itu saya pikir nggak relevan lagi di pakai. Itu sama saja kita mengalami kemunduran," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB Abdul Azis kepada Suara.com, Kamis (11/8/2016).

"Saya pikir ini kita di Indonesia dan PKB sebgai partai terbuka sangat menghargai Pancasila dan kebhinekaan," Azis menambahkan.

Hal ini terkait dengan adanya diskusi yang diselenggarakan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang bertema Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir? yang diadakan di gedung Joang 45, lantai 3, Jalan Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Azis yang juga merupakan Ketua Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta yakin masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, cerdas-cerdas. Mereka akan memilih pemimpin berdasarkan kinerja dan prestasi.

"Kalau masih menggunakan isu SARA soal pemimpin kafir itu kan melanggar UU dan aturan yang ada. Masyarakat Jakarta sudah cerdas-cerdas bisa membedakan mana pemimpin yang layak di pilih dan tidak," kata Azis.

Pemateri acara diskusi di gedung Joang 45 kemarin yaitu Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Bachtiar Nasir, bekas Wakil Gubernur Jakarta Prijanto, dan Ketua DPP HTI Rokhmat S. Lobib.

Dalam diskusi, Rokhmat menyebutkan tiga cara yang bisa dilakukan umat Islam di Jakarta untuk membuat Ahok tidak terpilih lagi di pilkada Jakarta periode 2017-2022.

"Saya kira kalau kita mau mencegah orang kafir jadi pemimpin, pertama, ubah sistemnya. Sistem demokrasi memberikan peluang kepada orang kafir menjadi orang pemimpin," kata Rokhmat.

Yang kedua, katanya, terkait dengan pengusung. Dalam hal ini, Rokhmat secara khusus menyoroti partai politik. Jika partai politik yang notabanenya diketuai oleh orang Islam tidak mau mengusung Ahok, dia tidak akan terpilih sebagai gubernur.

"Kedua, orang kafir tidak akan menjadi pemimpin kalau tidak ada yang mencalonkan, partai politik. Coba cek siapa saja para ketua partai yang ada? Agamanya apa?" kata Rokhmat.
Cara yang ketiga, kata Rokhmat, dengan menyadarkan umat muslim bahwasanya Islam melarang umat muslim memilih pemimpin dari agama di luar Islam.

"Meskipun parpol mencalonkan, jika rakyat tidak mau memilih, maka orang kafir tidak akan menjadi pemimpin di negeri ini," kata Rokhmat.

"Tiga hal inilah yang harus kita ubah," Rokhmat menambahkan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Terkini

Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha

Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:06 WIB

Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung

Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:05 WIB

Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara

Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:58 WIB

KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen

KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:56 WIB

Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur

Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:51 WIB

Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA

Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:50 WIB

Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot

Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:46 WIB

Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC

Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:36 WIB

DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif

DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:34 WIB

Temuan SPPG Fiktif MBG di Hutan hingga Pemakaman, DPR Minta Usut Tuntas

Temuan SPPG Fiktif MBG di Hutan hingga Pemakaman, DPR Minta Usut Tuntas

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:31 WIB