Pengamat Intelijen, Al Chaidar, mengatakan bahwa penunjukkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak akan menimbulkan kegaduhan. Diketahui, Presiden Joko Widodo sudah resmi menunjuk Wakapolri, Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Penunjukkan itu tertuang dalam surat presiden yang dikirimkan Jokowi ke Ketua DPR, Ade Komarudin.
Selain itu, Al Chaidar meyakini, terpilihnya BG tidak akan membawa perpecahan diantara TNI dan Polri.
"Saya kira tidak akan muncul kegaduhan tentang instansi polisi (memimpin BIN), karena antara polisi dan militer sama dalam hal intelijen," kata Al Chaidar dalam keterangannya, Sabtu (3/9/2016).
Dikatakannya, langkah Jokowi menunjuk Komjen BG sudah tepat. Kata dia, BG memiliki kemampuan intelijen yang tak perlu diragukan lagi.
"BG adalah tokoh polisi senior yang sangat mumpuni dalam bidang intelijen," katanya.
Sementara itu, Muradi, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung mengatakan, pemilihan Komjen BG telah memenuhi empat unsur.Pertama, secara politik Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi juga jabatan politik, karena diangkat Presiden dan Pertimbangan DPR.
"Untuk mengisi jabatan politik, Presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang termasuk untuk melalukan perimbangan akomodasi politik, baik di parlemen maupun mitra koalisi politik pendukungnya," kata Muradi.
Kedua, unsur Kompetensi. Menurut Muradi, BG memiliki pengalaman bidang intelijen keamanan. Diantaranya saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda.
"Selain itu, saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melalukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri," katanya.
Ketiga, unsur kepatuhan dan loyalitas pada presiden dan kebijakan yang akan dibuatnya. Asumsi BG akan tidak loyal dan patuh pada agenda dan kebijakan politik presiden akan hilang.
"Seiring dengan bangunan kepercayaan presiden kepada BG. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan agar BG bisa menjadi mata telinga presiden yang dapat dipercaya," katanya lagi.
Terakhir berkaitan dengan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan SDM. Pada konteks ini kemampuan BG pada tata kelola organisasi dan SDM selama menjadi Wakapolri menjadi unsur penguat bagi masa depan BIN.
"Hal ini juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga intelijen negara yang mengkoordinatori unit intelijen di lembaga nonkementerian dan kementerian," pungkas Muradi.
