Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan anak buahnya telah memeriksa 177 calon jamaah haji asal Indonesia yang diamankan imigrasi Filipina karena masalah dokumen. Mereka akan ke Tanah Suci secara ilegal dengan menggunakan paspor Filipina.
"Sebagian sudah diperiksa, tim sudah bekerja di sana hampir 10 hari," kata Tito saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (4/9/2019).
Berdasarkan penyelidikan kepolisian, 177 WNI tersebut menjadi korban penipuan yang dilakukan sindikat yang beroperasi di Indonesia. Sindikat ini kemungkinan memiliki jaringan dengan Malaysia.
"Kemungkinan ada penipuan oleh kelompok yang ada di Indonesia, yang memberangkatkan. Ada juga saya dengar terkait dengan ada warga negara Malaysia. Ini tim sudah bergerak, ada di Kaltim dan Sulsel," ujar dia.
Polri telah mengantongi nama-nama anggota sindikat penipu 177 WNI.
"Sebagian sudah diperiksa, tim sudah bekerja di sana hampir 10 hari," kata Tito saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (4/9/2019).
Berdasarkan penyelidikan kepolisian, 177 WNI tersebut menjadi korban penipuan yang dilakukan sindikat yang beroperasi di Indonesia. Sindikat ini kemungkinan memiliki jaringan dengan Malaysia.
"Kemungkinan ada penipuan oleh kelompok yang ada di Indonesia, yang memberangkatkan. Ada juga saya dengar terkait dengan ada warga negara Malaysia. Ini tim sudah bergerak, ada di Kaltim dan Sulsel," ujar dia.
Polri telah mengantongi nama-nama anggota sindikat penipu 177 WNI.
"Kami sudah mendapatkan nama nama siapa yang mengirimkan. Tapi nanti penetapan tersangka baru kami umumkan," tutur dia.
Setelah melalui diplomasi yang panjang, sebanyak 168 dari 177 WNI akhirnya boleh dibawa pulang ke Indonesia mulai hari ini.
"Bahwa dari 177 WNI, 168 sudah dalam status, sekarang per menit ini adalah ready to go status," kata Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi saat memberikan keterangan pers di sela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja di Hangzhou, Cina.
Sedangkan sembilan WNI yang masih berada di Manila, Retno mengatakan keterangan mereka masih dibutuhkan otoritas Filipina.
