Suara.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melarang penjualan dan pemotongan hewan kurban di pinggir jalan mendapat reaksi keras, bahkan dinilai mengubah tradisi perayaan Idul Adha di Jakarta.
"Seharusnya bukan larangan yang dilakukan, namun berikan solusi bagi warga. Saya pikir nggak usah dilarang, tapi dicarikan tempat untuk sementara waktu. Yang penting dijaga kebersihannya, kesehatannya," kata pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra, di Jakarta, Senin.
Menurut Yusril, Idul Kurban yang dijalankan merupakan tradisi keagamaan masyarakat Islam.
Karenanya, kalau itu terus ditentang, akan semakin banyak yang tersinggung mengingat masalah ini sangat sensitif.
"Karena itu perlu orang yang bijak untuk menyelesaikannya. Ini harus segera dibenahi," ujar Yusril lagi.
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menilai, seharusnya Ahok mencontohkan negara India. Di negara itu, memang ada daerah yang dilarang pemotongan sapi, namun di wilayah lain yang dihuni umat Islam, Idul Kurban masih tetap bisa dilaksanakan.
"Di sana saja orang India memahami, kenapa pak Ahok tak mengerti. Jadi, ini hanya persoalan kebijakan saja," ujarnya pula.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan Ahok itulah yang bisa menyebakan terjadi permasalahan.
Terlebih, di Jakarta mayoritas warga menganut agama Islam dan mengharapkan diubah kebijakan yang dibuat Gubernur DKI saat ini, kata Yusril lagi.
"Walaupun bukan muslim, seharusnya pak Ahok memahami, untuk mencegah reaksi dan ketidaksukaan dari masyarakat," katanya.
Sementara itu, relawan Duta Yusril menyerahkan sembilan ekor sapi dan 20 ekor kambing di lima wilayah DKI Jakarta untuk kurban tahun ini.
"Doa kami berkurban untuk memenangkan pak Yusril Ihza Mahendra," ujar Fery Noor, Ketua Duta Yusril. (Antara)
TERPOPULER
