Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul meminta para kepala daerah menjalani self control terlebih dahulu sebelum memutuskan maju lagi ke pilkada periode selanjutnya. Hal itu dikatakan Ruhut menyusul laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan mengenai adanya sepuluh kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Laporan ini sekarang tengah ditelusuri KPK untuk memastikan apakah asal muasal harta mereka haram atau halal.
"Saya rasa semua harus mengaca diri. Kan di rumahnya ada kaca. Mbok tahu diri kalau ada sinyalemen itu, jangan coba-coba maju (pilkada lagi). Karena itu kita nggak main-main untuk dukung KPK dan PPATK," kata Ruhut di DPR, Kamis (15/9/2016).
Luhut menyarankan kepada KPK untuk mengumumkan nama-nama kepala daerah yang terbukti memiliki rekening gendut yang didapat secara ilegal.
Luhut mendukung upaya KPK mengungkap rekening gendut para kepala daerah. Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, Ruhut mengatakan perilaku koruptif sangat merugikan rakyat. Ruhut mengatakan sekarang sudah tidak ada ampun lagi untuk kepala daerah korupsi.
"Rakyat miskin itu karena ulah koruptor. Jadi siapapun yang jadi terpidana, apalagi pidana korupsi, tidak boleh menjadi calon," ujarnya.
"Saya rasa semua harus mengaca diri. Kan di rumahnya ada kaca. Mbok tahu diri kalau ada sinyalemen itu, jangan coba-coba maju (pilkada lagi). Karena itu kita nggak main-main untuk dukung KPK dan PPATK," kata Ruhut di DPR, Kamis (15/9/2016).
Luhut menyarankan kepada KPK untuk mengumumkan nama-nama kepala daerah yang terbukti memiliki rekening gendut yang didapat secara ilegal.
Luhut mendukung upaya KPK mengungkap rekening gendut para kepala daerah. Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, Ruhut mengatakan perilaku koruptif sangat merugikan rakyat. Ruhut mengatakan sekarang sudah tidak ada ampun lagi untuk kepala daerah korupsi.
"Rakyat miskin itu karena ulah koruptor. Jadi siapapun yang jadi terpidana, apalagi pidana korupsi, tidak boleh menjadi calon," ujarnya.
