Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Dompet Dhuafa, Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia, BEM Universitas Indonesia, Solidaritas Perempuan, dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan somasi terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan karena dianggap mengabaikan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT dengan tetap melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau G.
"Putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 harus dipatuhi oleh setiap orang di wilayah negara Republik Indonesia," ujar pengacara Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Wahyu Nandang Herawan dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016). PTUN, katanya, menyatakan membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.
Nandang mengatakan keputusan PTUN ketika itu menunda pelaksanaan reklamasi Pulau G berdasarkan pertimbangan menimbulkan pencemaran terhadap perairan laut, kerugian nelayan tradisional, potensi kerusakan lingkungan serta tidak menyangkut kepentingan umum.
Dengan melanjutkan reklamasi Pulau G, menurut Nandang, Luhut telah menghina prinsip-prinsip negara hukum, kemudian melakukan contempt of court dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan. Dia menilai Luhut melanggar Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
"Tindakan saudara (Luhut) melanjutkan reklamasi merupakan tindakan yang mempertontonkan arogansi kekuasaan ketimbang kebijaksanaan aparat pemerintah dalam mengelola negara," kata dia.
Nandang dan kawan-kawan menuntut Luhut dalam jangka waktu 3 x 24 jam mencabut pernyataan melaksanakan reklamasi Teluk Utara Jakarta, khususnya Pulau G, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Jika Saudara (Luhut) tidak mematuhi surat terbuka ini kami akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sanksi teguran kepada saudara dan mendatangi Ketua Mahkamah Agung untuk turut campur memaksa saudara (Luhut) untuk menghormati putusan PTUN," kata dia.
"Putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 harus dipatuhi oleh setiap orang di wilayah negara Republik Indonesia," ujar pengacara Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Wahyu Nandang Herawan dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016). PTUN, katanya, menyatakan membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.
Nandang mengatakan keputusan PTUN ketika itu menunda pelaksanaan reklamasi Pulau G berdasarkan pertimbangan menimbulkan pencemaran terhadap perairan laut, kerugian nelayan tradisional, potensi kerusakan lingkungan serta tidak menyangkut kepentingan umum.
Dengan melanjutkan reklamasi Pulau G, menurut Nandang, Luhut telah menghina prinsip-prinsip negara hukum, kemudian melakukan contempt of court dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan. Dia menilai Luhut melanggar Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
"Tindakan saudara (Luhut) melanjutkan reklamasi merupakan tindakan yang mempertontonkan arogansi kekuasaan ketimbang kebijaksanaan aparat pemerintah dalam mengelola negara," kata dia.
Nandang dan kawan-kawan menuntut Luhut dalam jangka waktu 3 x 24 jam mencabut pernyataan melaksanakan reklamasi Teluk Utara Jakarta, khususnya Pulau G, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Jika Saudara (Luhut) tidak mematuhi surat terbuka ini kami akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sanksi teguran kepada saudara dan mendatangi Ketua Mahkamah Agung untuk turut campur memaksa saudara (Luhut) untuk menghormati putusan PTUN," kata dia.
