- Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat lintas instansi penerbitan izin Bandara Khusus IMIP.
- Fasilitas bandara khusus ini lazim bagi investor besar, hanya melayani penerbangan domestik tanpa imigrasi.
- Luhut memfasilitasi investasi Tiongkok sejak era SBY hingga Jokowi demi hilirisasi dan transfer teknologi.
Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan asal mula terbitnya izin Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Luhut mengaku keputusan tersebut diambil dalam rapat yang ia pimpin saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Melalui keterangan dari akun media sosial Instagram, Senin (1/12/2025), Luhut mengatakan keputusan pemberian izin Bandara Khusus IMIP diambil dalam rapat resmi.
"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang khusus di kawasan industri, keputusan itu diambil dalam rapat resmi yang saya pimpin bersama lintas instansi terkait," kata Luhut.
Menurutnya, fasilitas berupa lapangan terbang khusus merupakan hal lazim yang diberikan kepada investor.
"Fasilitas ini lazim diberikan kepada investor sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," kata Luhut.
Luhut mengatakan bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.
"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," kata Luhut.
Melalui keterangannya, Luhut menceritakan mengenai tonggak awal pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo.
Luhut mengatakan dari situ kemudian lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah. Namun, ia menyadari mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah.
"Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan kita. Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Keqiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi," ujar Luhut.
Luhut mengatakan dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan Tiongkok, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, ia menegaskan bahwa kerja sama harus mencakup transfer teknologi.
"Mereka menyetujui ini sehingga program capacity building dapat berjalan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia," kata Luhut.
Luhut mengatakan hari ini total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$ 71 miliar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari USD 20 miliar, mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini.
"Terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, saya berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada "negara dalam negara" yang melanggar hukum kita," kata Luhut.
Terkait masalah lingkungan, Luhut menegaskan sejak 2021, ia telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan.
TERPOPULER
