Ratna Sarumpaet Demo Ingatkan KPUD Hati-hati tentang Ahok

Suara.com - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama kawan-kawannya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, sekitar sejam setelah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Selamatkan Jakarta demonstrasi untuk menolak pencalonan Ahok. Ratna kemudian ditemui Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno.

Dalam pertemuan tersebut, Ratna mengingatkan KPUD bahwa Ahok yang kini masih menjabat gubernur diduga terlibat kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta, pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, dan pembelian lahan di Cengkareng.

"Kita mengingatkan KPUD bahwa kita tahu betul kasus itu belum selesai, sebagai negara yang taat hukum, harusnya KPUD menolak pendaftaran Ahok sebagai calon gubernur" ujar Ratna.

Ratna meminta Sumarno untuk memeriksa persyaratan yang diajukan Ahok..

"Saya tidak tahu apakah KPU punya wewenang untuk itu apa tidak. Yang terpenting hal ini harus kita sampaikan dan bisa didengar. Kami minta kasus Ahok diselesaikan terlebih dahulu kalau mau jadi gubernur," kata dia.

Selain mendesak KPUD, Ratna juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan gelar perkara kasus.

"Kalau mau bantu Pak Ahok, gelar perkara. Harus gelar perkara, karena beliau (Ahok) telah mendaftar ke KPUD," imbuh Ahok.

Sumarno mengatakan menerima masukan dari Ratna dan kawan-kawan.

"Kami belum bisa memberikan kesimpulan karena belum dilakukan pemeriksaan berkas. Kami berpatokan kepada Undang-undang. Nanti 24 Oktober akan diumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," kata Sumarno.

Masa aliansi terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Front Pembela Islam, Gerakan Masyarakat Jakarta, Ratna Sarumpaet Crisis Center, Barisan Muda PAN, perwakilan warga korban penggusuran, dan Aliansi Masyarakat Selamatkan Jakarta.

Mereka juga berorasi di depan KPUD.

"Hindari pemimpin yang orogansi. Bahwa pemimpin yang menindas rakyat jangan diterima. Pemimpin yang terjerat korupsi, jangan diterima," kata orator.

Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari kepolisian