Jadi "Justice Collaborator", Ini Harapan KPK kepada Damayanti

Rizki Nurmansyah, Nikolaus Tolen

Jum'at, 30 September 2016 | 19:10 WIB
Jadi "Justice Collaborator", Ini Harapan KPK kepada Damayanti
Mantan anggota Komsi V DPR Damayanti Wisnu Putranti menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin(26/9). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, terus membuka semua anggota DPR yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur di Maluku.

Hal itu, dikarenakan, Damayanti berperan sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus tersebut.

"Sesuai dengan status JC yang diberikan, kami harap yang bersangkutan bisa memberi keterangan lebih untuk membuka (keterlibatan) pihak lain," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Dijelaskan Yuyuk, sudah jadi konsekuensi Damayanti menjadi JC untuk terus membongkar keseluruhan kasus yang menjeratnya.

"Karena sudah ditetapkan sebagai JC, maka jadi konsekuensi DWP memberikan keterangan-keterangan yang diduga," terang Yuyuk.

Seperti diketahui, dalam persidangan Damayanti muncul istilah 'rapat setengah kamar' di Komisi V. Rapat setengah kamar itu merupakan rapat tertutup antara pimpinan Komisi V DPR dan Kementerian PUPR.

Pejabat Kementerian PUPR yang hadir di antaranya Sekretaris Jenderal, Taufik Widjojono, serta Kabiro Perencanaan dan Anggaran, Hasanuddin.

Sedangkan, pimpinan Komisi V yang hadir, antara lain Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Hanura Fauzih Amro, Kapoksi PKB Mohamad Toha, Wakil Ketua Komisi V Lazarus dan Michael Wattimena, serta Ketua Komisi V Fary Djemy Francis.

Damayanti menyebut ada dugaan 'jual beli' dana aspirasi dalam rapat tertutup tersebut.

Dugaan 'jual beli' itu maksudnya, jika keinginan pimpinan Komisi V soal pagu anggaran dana aspirasi ditolak Kementerian PUPR, maka pimpinan Komisi V tidak akan menyetujui Rancangan APBN yang diajukan kementerian yang dipimpin ‎Basuki Hadimuljono tersebut.

Sebaliknya, jika diterima maka pimpinan Komisi V akan memuluskan RAPBN yang diajukan Kementerian PUPR.

Dari situ pula muncul dugaan jatah-jatah nilai pagu anggaran yang bisa dinegosiasikan Komisi V DPR kepada Kementerian PUPR untuk program aspirasi.

Kata Damayanti, anggota Komisi V mendapat nilai pagu sebesar Rp50 miliar, Kapoksi Komisi V dapat jatah Rp100 miliar, sedangkan untuk pimpinan Komisi V sebanyak Rp450 miliar.

Selain tiga anggota Komisi V DPR, yakni Damayanti, Budi Supriyanto, dan Andi Taufan Tiro, pada kasus ini KPK juga menjerat empat orang lainnya sebagai tersangka.

Keempatnya adalah Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary, Abdul Khoir serta dua staf Damayanti, yakni Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Dalam sidang vonis Damayanti, Majelis Hakim menetapkan 'rapat setengah kamar' itu sebagai fakta hukum. Majelis Hakim pun memerintahkan KPK untuk mengusut para pihak yang hadir dalam rapat informal di Komisi V tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:12 WIB

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:20 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Pecahkan Rekor MURI, 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT 222 Klaten Diduga dari Duit Kutipan Camat

Pecahkan Rekor MURI, 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT 222 Klaten Diduga dari Duit Kutipan Camat

News | Kamis, 19 November 2026 | 19:24 WIB

Tanpa UU Perampasan Aset, KPK Selama Ini Tetap Bisa Sita Harta Koruptor

Tanpa UU Perampasan Aset, KPK Selama Ini Tetap Bisa Sita Harta Koruptor

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:38 WIB

Kasus Korupsi DSP, KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian

Kasus Korupsi DSP, KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:53 WIB

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Johanis Tanak: yang Menolak Silakan Gugat ke MK

RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Johanis Tanak: yang Menolak Silakan Gugat ke MK

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:49 WIB

KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang ke BPK dari Bupati Anom untuk Pengurusan Hasil Audit

KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang ke BPK dari Bupati Anom untuk Pengurusan Hasil Audit

News | Rabu, 18 November 2026 | 18:44 WIB

Dua Kali Mangkir, KPK Buka Peluang Terbitkan Surat Penangkapan Dedi Congor

Dua Kali Mangkir, KPK Buka Peluang Terbitkan Surat Penangkapan Dedi Congor

News | Rabu, 18 November 2026 | 17:11 WIB

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

News | Rabu, 18 November 2026 | 08:39 WIB

Terkini

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 23:49 WIB

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

News | Minggu, 22 November 2026 | 23:11 WIB

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 22:45 WIB

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 22:32 WIB

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 22:14 WIB

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 21:55 WIB

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:26 WIB

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:21 WIB

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:17 WIB

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 21:13 WIB

×