Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menggencarkan operasi pemberantasan pungutan liar di kementerian atau lembaga negara, khususnya sektor pelayanan publik. Operasi akan dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia, pasalnya praktik suap masih marak.
"Pemberantasan pungli itu akan dilakukan secara nasional dan tadi Presiden sudah menugaskan pada menkopolhukam secara lebih rinci, operasional dan kemudian memberikan shock therapy kepada para pelaku," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Hari ini, polisi melakukan operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan. Operasi ini berkaitan dengan pungutan liar sektor perizinan. Presiden pun ikut memantau langsung operasi tersebut.
Beberapa waktu yang lalu, kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap petugas di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.
"Operasi itu tidak hanya dimulai dari Belawan, tapi juga dari Jakarta, mungkin dalam waktu dekat ini. Tadi juga kapolri sudah melaporkan ke Presiden, ya kita tunggu saja siapa yang akan secara langsung terkena itu," ujar dia.
Dia menambahkan operasi pemberantasan pungli melibatkan banyak institusi. Pelakunya, terutama PNS, selain diproses secara hukum pidana juga akan dipecat.
"Karena operasi pemberantasan pungli ini akan dilakukan sungguh-sungguh, terkoordinir, melibatkan seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, termasuk Menpan RB. Jadi kalau memang dia PNS, siapapun itu jika terlibat maka akan dipecat," kata dia.
TERPOPULER
