Suara.com - Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10/2016) kemarin, dianggap sebagian kalangan sebagai upaya untuk mengalihkan isu dan pencitraan.
"Banyak yang pendapat begitu (pengalihan isu dan pencitraan). Itulah yang harus dihindari. Yang paling penting bukan reality show dalam penegakan hukum, tapi paling penting adalah keinginan kuat dalam pemberantasan pungli di instansi pemerintah," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas di DPR, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Andi berharap penegakan hukum jangan dijadikan pertunjukan untuk menaikkan popularitas. Penegakan hukum harus dilakukan sebenar-benarnya untuk kepentingan bangsa.
Menurut Supratman sebenarnya mudah memberantas praktik pungutan liar di kementerian dan lembaga negara jika pemerintah serius.
"Menurut saya kalau pemerintah mau, itu sangat mudah, karena pungli-pungli itu pemerintah sudah tahu. Tempatnya dimana dan tiap hari terjadi," ujar Supratman.
Lebih jauh, Supratman berharap pemerintah dan aparat penegak hukum jangan berhenti memberantas pungutan liar.
"Jadi langkah ini harusnya bisa dimulai dan jangan berhenti sampai di situ. Nah itu yang saya maksud jangan sampai jadi reality show dan menganggap sebagai pengalihan isu terkait pilkada DKI . Itu bisa saja terjadi. Itu sah aja," tutur Supratman.
"Tapi intinya gerakan ini saya dukung. Kapolri juga sudah instruksikan di samsat. Itu bagus . Karena sektor yang ada punglinya sudah ketahuan. Jadi kalau berhenti di kemenhub maka anggapan soal pengalihan isu itu semakin kencang," Supratman menambahkan.
