Infografis
Suara.com - Ormas FPI menuding calon petahana dalam Pilkada DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat melakukan upaya politik uang lewat kebijakan operpasi tangkap tikus. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan memberikan uang Rp20 ribu untuk setiap tikus yang ditangkap warga.
"Coba saya mau tanya, urgensi apa soal tikus itu? Tidak lain ini kamuflase money politic. Dia mau menyuap supaya tidak terlalu ketauan ini money politic maka pakai tikus. Sederhana aja ini. Orang bodoh juga bisa baca ini kok. Hanya orang pura-pura pinter aja yang nggak bisa baca ini," kata Munarman di DPR, Jumat (28/10/2016).
Dia menyebut kebijakan ini adalah kamuflase politik uang apabila uang hasil tangkapan tikus ini diserahkan menjelang pemilihan. Apalagi, dia tidak menemukan alasan yang lugas dari penerapan kebijakan ini.
"Ini kan harga 20 ribu perekor, nantikan yang banyak tikus itu di kalangan bawah. Yang rumahnya empit-empitan. Nanti itu dikasihkan uangnya menjelang pemilihan," kata dia.
Munarman menambahkan, kebijakan ini sebagai hal lucu. Sebab, seharusnya pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa menerjunkan Dinas terkait untuk memberantas tikus. Bukan melibatkan warga secara langsung.
"Ini Manfaatnya apa? Apakah sekarang ini ada wabah tikus di Jakarta? Kalau ada wabah tikus kan ada dinas yang mengurusinya," kata dia.
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan membayar Rp20ribu untuk setiap tikus yang ditangkap warga. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, ide ini muncul karena merebaknya penyakit akibat tikus.
Namun, Ahok mengakui kebijakan ini tidak dijalankan secara rutin, karena ditakutkan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
