Anies: Pemprov DKI Pernah Menolak Kartu Indonesia Pintar

Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menolak Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan alasan sudah memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kebijakan penolakan ini patut disesalkan karena sebenarnya konsep KJP dapat digabungkan dan diintegrasikan dengan konsep KIP," kata Anies di Jakarta, Minggu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan itu mengatakan bahwa pihaknya pernah menerima laporan bahwa tingkat pencairan dana KIP di Jakarta sangat rendah. Artinya, siswa tidak mencairkan dana yang sudah ditransfer ke rekeningnya itu.

Pada tahun 2015, tercatat ada 117.414 siswa di DKI Jakarta yang merupakan penerima KIP. Namun, hingga April 2016, masih ada 87.627 siswa atau 74,6 persen yang tidak mencairkan dana yang berasal dari Program Indonesia Pintar (PIP) itu.

Pemprov DKI Jakarta telah melarang siswa pemegang KJP menerima bantuan personal pendidikan lainnya, termasuk dari pemerintah pusat. Larangan itu diatur pada Pasal 49 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies pernah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta untuk meminta agar siswa penerima KIP dikecualikan dari Pasal 49 Pergub tersebut dan diizinkan mencairkan bantuan KIP.

Pemprov DKI Jakarta kemudian menjawab surat tersebut melalui surat Sekretaris Daerah Saefullah yang menyatakan bahwa DKI Jakarta sudah memiliki program KJP dan meminta agar bantuan dana untuk siswa miskin di Jakarta dialihkan ke daerah lain.

Oleh karena itu, Anies mengatakan bahwa pihaknya akan memadukan KIP yang merupakan program nasional dengan Kartu Jakarta Pintar bila terpilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Dengan integrasi, diharapkan program nasional berjalan beriringan dengan program daerah. Pada akhirnya warga dan siswa miskin di Jakarta dapat mengoptimalkan berbagai model bantuan yang mereka terima dari berbagai sumber," tuturnya.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 diikuti tiga peserta, yakni pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai NasDem; dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS. [Antara]