Presiden Joko Widodo merespon rencana demonstrasi di Jakarta yang akan diselenggarakan pada Jumat (4/11/2016) nanti.
"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," demikian disampaikan Kepala Negara, hari ini.
Jokowi menambahkan pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.
"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," kata Kepala Negara.
Suara.com - Demo yang akan dilakukan pada 4 November untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj mengatakan kini saatnya bangsa Indonesia menjaga nilai persatuan dan kesatuan.
"Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh dari ukhuwah adalah modal utama kita dalam membangun suatu tatanan Masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur," kata Said di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).
Said tidak ingin Indonesia seperti negara Irak, Pakistan, dan sejumlah negara di Timur Tengah, yang pecah karena kesalahpahaman.
