YLBHI: Jangan-jangan SBY Ingin Balas Tekanan Jokowi

Kamis, 03 November 2016 | 15:55 WIB

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016). [suara.com/Bagus Santosa]

Suara.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani menganalisa reaksi keras Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan kemarin, kemungkinan bertujuan untuk membalas sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap menyudutkan dalam kasus hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta pembunuhan aktivis HAM Munir.

"Jangan-jangan juga SBY memanfaatkan tekanan Jokowi terkait TPF Munir. Kami menduga jangan-jangan arahnya ke sana. Dia ditekan oleh TPF Munir, lalu dia memanfaatkan situasi ini untuk membuat kekisruhan lagi," kata Julius Ibrani di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).

Menurut analisa Julius, melalui konferensi pers kemarin, Yudhoyono menunjukkan bahwa dia tidak bisa diremehkan Presiden Jokowi. Itu sebabnya, menurut Julius Ibrani, Yudhoyono memanfaatkan momen yang ada sekarang untuk keluar dari tekanan Jokowi terkait kasus dokumen TPF Munir.

"Dan sekaligus menyatakan kepada pihak yang merasa terancam yaitu Jokowi. Karena ini ketertiban dan keamanan ini di bawah kekuasaannya. Dia bilang, 'gue juga punya massa.' Dia bisa saja ikut dalam 4 November nanti dan mengerahkan massa. Tetapi dia nggak mau, permintaan dia ini (bebas dari TPF Munir)," katanya.

Menurut Julius pesan Yudhoyono sangat jelas. Julius mengatakan Yudhoyono seakan ingin menaikkan daya tawar dengan Jokowi, antara aksi 4 November dan dokumen TPF Munir.

"Kami duga ada kepentingan seperti itu yang ditunggangi oleh SBY dalam isu 4 november. Ini, jadi bargaining bukan hanya teralihkan. Lu jangan nyalahin gue tentang TPF, kalau nyalahin gue, 4 November gue kirim orang. Kalau elu nggak nyalahin gue, 4 November gue diam," kata Julius.

"Jadi ada tungangan yang lain. Jadi ini yang kami sampaikan ke publik mudah-mudahan sampai di telinga SBY untuk dia berdewasa sebagai presiden selama dua periode. Jangan memainkan politisasi SARA kayak gini. Apalagi menunggangi dengan isu TPF Munir yang ditekan oleh Jokowi lewat jaksa agung," Julius menambahkan.

Oleh karena itu, SBY membuat konferensi pers dengan mendesak aparat penegak hukum dibawah pemerintahan Jokowi untuk mengusut tuntas kasus dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bahkan desakan tersebut dilakukan melalui aksi demo pada tanggal 4 November besok.

Dalam konferensi pers, mantan Presiden itu bicara sejumlah hal, seperti rencana demonstrasi yang akan dilakukan ormas Islam pada 4 November, kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama, dokumen Tim Pencari Fakta kematian Munir, tudingan memiliki harta Rp9 triliun, sampai rumah pemberian negara untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain menanggapi kasus dokumen TPF Munir, bagian yang paling menonjol yang disampaikan Yudhoyono adalah tentang kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

Yudhoyono meminta aparat penegak hukum tetap memproses kasus Ahok jika tidak ingin negara tidak terbakar amarah penuntut keadilan.

Yudhoyono menambahkan setelah nanti Ahok diproses secara hukum, semua pihak harus tetap saling menghormati.