- Presiden ke-6 RI SBY dan pengamat ekonomi Widarta memperingatkan bahwa konflik Timur Tengah memicu krisis ekonomi dunia.
- Pelemahan rupiah di atas asumsi APBN 2026 menyebabkan kenaikan harga barang impor serta menekan daya beli masyarakat.
- Widarta menyarankan pemerintah memperkuat UMKM dan menyalurkan bantuan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dari gejolak.
Suara.com - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap perekonomian dunia di tengah situasi geopolitik global yang masih memanas. Jika perang tak segera usai, dikhawatirkan ekonomi dunia akan semakin buruk.
Merespons pernyataan itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Widarta menilai eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat memang berpotensi kuat memicu krisis ekonomi dunia. Bahkan ia menyebut kini dampaknya sudah mulai terasa di Indonesia.
"Jadi memang ini (perang di Timur Tengah) berpotensi sekali untuk memacu krisis ekonomi dunia, bahkan Indonesia pun sekarang sudah terasa ya," ujar Widarta kepada Suara.com, Rabu (15/4/2026).
Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UMBY itu menyoroti tekanan signifikan pada nilai tukar rupiah yang telah melampaui asumsi makro APBN 2026. Menurutnya, posisi dolar yang sempat menyentuh angka Rp17.136 telah menciptakan selisih besar dari prediksi pemerintah di kisaran Rp16.500.
Kondisi ini dipastikan akan menambah beban berat pada APBN serta memicu kenaikan harga barang impor yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Ia mencontohkan impor kedelai yang sangat berpotensi terdampak.
"Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh produsen (kalau harga impor naik). Satu, karena harganya impornya naik, harganya pasti akan dinaikkan atau harga tidak naik di tingkat konsumen tetapi barangnya dikecilkan. Tahu, tempe itu yang kena masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Widarta menjelaskan bahwa efek domino dari kenaikan biaya produksi dan impor ini akan berujung pada rasionalisasi di sektor industri manufaktur maupun UMKM.
Hal ini mengancam kesejahteraan pekerja melalui pengurangan tenaga kerja atau pemotongan gaji. Kondisi itu pada akhirnya melumpuhkan daya beli masyarakat secara global.
"Daya beli akan turun berarti efeknya adalah secara global kalau orang enggak punya duit untuk membeli ya untuk apa kan begitu," ujarnya.
Terkait perbandingan dengan krisis finansial global 2008 yang sempat disinggung SBY, Widarta menilai situasi saat ini jauh lebih kompleks, mengingat ancamannya sudah merambah ke jalur logistik vital seperti Selat Hormuz.
Terganggunya jalur tersebut akan mengakibatkan stabilitas energi dunia kacau. Terlebih sebesar 20 hingga 30 persen pasokan minyak dunia melintasi kawasan tersebut.
"Dampak ekonomi global, SBY sudah mengingatkan bahwa jika konflik Timur Tengah berlanjut maka perekonomian dunia bisa dalam kondisi yang sangat buruk. Itu karena jelas rantai pasokan akan terganggu, volatilitas harga energi yang dapat menyebabkan semua terkena termasuk APBN kita," tegasnya.
Untuk menghadapi ancaman ini, Widarta menyarankan pemerintah belajar dari sejarah krisis 1998 dan masa pandemi Covid-19, dalam hal ini berfokus pada ekonomi kerakyatan dan UMKM menjadi benteng pertahanan utama.
Ia menekankan perlunya memperkuat sektor-sektor yang tidak memiliki ketergantungan tinggi terhadap dolar AS agar ekonomi domestik tetap berjalan di tengah gejolak global.
"Kita bertahan dengan apa yaitu dengan memperkuat ekonomi internal, ekonomi kerakyatan, memperkuat UMKM. Jadi banyak UMKM kita yang ternyata tidak tergantung pada dolar," ucapnya.
TERPOPULER
