Angkat Tiga Tema Penting, Menteri Agama Apresiasi Munas LDII VIII

Dythia Novianty | Nikolaus Tolen | Suara.com

Selasa, 08 November 2016 | 13:44 WIB
Angkat Tiga Tema Penting, Menteri Agama Apresiasi Munas LDII VIII
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang mengangkat tema 'Keniscayaan Pengembangan Ekonomi Syariah, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pemberdayaan Teknologi Digital untuk Indonesia Berkelanjutan' dalam Musyawarah Nasional VIII. Pasalnya, inti dari tema tersebut berhubungan dengan gerakan penghormatan guru, ekonomi syariah dan penggunaan teknologi.

"Karena itu, atas nama pemerintah dan Kementerian Agama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi sebesar-besarnya kepada LDII yang mengangkat tiga tema besar tersebut," kata Lukman saat memberikan sambutan dalam pembukaan Munas LDII VIII di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan, apresiasi lantaran Munas LDII VIII ini tidak hanya menjadi kegiatan organisasi tahunan. Tetapi Munas LDII ini mengangkat tema yang strategis khususnya gerakan penghormatan terhadap guru.

"Menghormati guru adalah langkah strategis karena bangsa Indonesia terus menerus meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM kita semakin membaik. Dan guru menduduki posisi yang begitu penting," katanya.

Keberadaan guru, kata Lukman, tidak hanya terkait sarana dan prasaran pendidikan. Namun, guru, dia melanjutkan, berada dalam posisi yang strategis untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi pribadi yang bermartabat, bernilai dan berkualitas.

"Juga dua tema lain, pengembangan ekonomi keumatan sangat penting melalui ekonomi syariah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memanfaatkan digital. Di mana tidak bisa dielakkan lagi, di mana kita semua, menggunakan perantik digital," kata Lukman.

Untuk diketahui, Munas LDII VIII berlangsung pada 8-10 November 2016 di Balai kartini Jakarta.

Munas yang akan diikuti oleh 1.500 peserta yang terdiri dari Unsur Dewan Penasehat DPP LDII, Pengurus Pleno DPP LDII, utusan 33 DPW Provinsi, serta 500 DPD kabupaten &kota seluruh Indonesia termasuk Pondok Pesantren ini sejatinya dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Namun, karena saat diminta, Jokowi dijadwalkan kunjungan ke luar negeri, dan pada akhirnya sebagaimana kita ketahui ditunda.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Menag Lukman Akui Aksi Damai 4 November Ditunggangi Pihak Lain

Menag Lukman Akui Aksi Damai 4 November Ditunggangi Pihak Lain

News | Selasa, 08 November 2016 | 13:01 WIB

Menteri Agama Tutup Mulut Soal Kasus Ahok

Menteri Agama Tutup Mulut Soal Kasus Ahok

News | Selasa, 08 November 2016 | 11:46 WIB

Menag dan Tokoh Agama Imbau Paslon Pilkada Jaga Kerukunan Agama

Menag dan Tokoh Agama Imbau Paslon Pilkada Jaga Kerukunan Agama

News | Jum'at, 14 Oktober 2016 | 13:31 WIB

Jamaah Haji Gelombang II Berangkat ke Madinah 22 September

Jamaah Haji Gelombang II Berangkat ke Madinah 22 September

News | Sabtu, 17 September 2016 | 06:39 WIB

Fasilitas Tidak Ditingkatkan, Keselamatan Jamaah Haji Terancam

Fasilitas Tidak Ditingkatkan, Keselamatan Jamaah Haji Terancam

News | Sabtu, 17 September 2016 | 06:35 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB