Suara.com - Dalam sambutannya di acara istighosah dan doa bersama di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Pilkada serentak 15 Februari 2017 di 101 provinsi dan kabupaten/kota, akan memiliki dampak bagi stabilitas negara.
"Pilkada ini bagian dari sistem politik yang berlaku saat ini, yakni demokrasi yang akan memberikan hak pada setiap warga negara untuk memilih pimpinan-pimpinannya. Sekaligus hak warga negara untuk dipilih menjadi pemimpin," katanya, di Silang Monas, Jakarta, Jumat.
Menurut Tito, hak politik setiap bangsa adalah hak konstitusional. Proses demokrasi yang dilegitimasi dengan aturan, lanjut dia, adalah hak setiap bangsa, dan calon yang terpilih akan mendapat legitimasi publik.
Namun demikian, Tito mengakui, perbedaan pandangan dan pilihan politik akan membuat masyarakat terpisah untuk sementara. Kondisi ini, kata dia, tentu akan rawan stabilisasi keamanan bangsa.
"Dari sudut pandang keamanan, pesta demokrasi ini, legitimasi juga polarisasi masyarakat kita, karena masyarakat menjadi terpisah karena pilihan-pilihan. Polarisasi ini menimbulkan kerawanan karena ada kompetisi," ungkap Tito.
