Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pola pengamanan yang akan diterapkan untuk mengawal rencana aksi demonstrasi 2 Desember tidak akan berubah. Menurutnya jumlah personel kepolisian yang disiapkan masih sama dengan aksi demo 4 November yakni sebanyak 18 ribu personel.
"Jumlahnya masih yang kemarin, tidak berubah. Kalau kemarin kan 18 ribu, itu masih yang tetap personelnya. Jadi rencana pengamanannya, pola pengamanannya tetap seperti yang kemarin, yang terpenting kooperatif para koordinator lapangan kooperatif," kata Boy di Masjid Jami Al Riyadh di Kwitang, Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2016).
Dia mengatakan pengamanan tersebut ditujukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya di depan punlik
"Tujuan kita baik, tujuan mengekspresikan pendapat, tujuan mengamankan itu adalah bentuk pelayanan kami. Jadi semuanya diharapkan saling hormat menghormati. Sehingga tujuan utama penyampaian aspirasi tercapai dan upaya kepolisian dalam rangka menjamin keamanan juga tercapai jadi sama-sama kita laksanakan," kata dia.
Mantan Kapolda Banten tersebut juga meminta agar koordinator aksi bisa terus berkoordinasi dengan petugas di lapangan untuk mengantisipasi demo 4 November yang berujung ricuh.
"Jadi kami harap nanti bisa saling pengertian antara korlap dengan petugas di lapangan. Dan rencana pengamanan tetap pola-pola yang kemarin, persuasif, dengan komunikasi dengan koordinator di lapangan, mengutamakan pencegahan," katanya.
"Pengalaman yang kemarin adanya upaya merusak unjuk rasa damai ini yamg harus kita waspadai, jangan sampai peristiwa-peristiwa kemarin ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi, menyerang petugas," sambung Boy.
Dia juga mengimbau para peserta aksi tidak menggunakan jalan-jalan protokol selama aksi unjuk rasa tersebut dilakukan. Hal itu diminta agar aksi demo tidak mengganggu kegiatan masyatakat lainnya.
"Berkaitan dengan aktivitas nanti, apabila menggunakan jalan-jalan protokol, seperti jalan Thamrin, Jenderal Sudirman itu adalah jalan urat nadi ibukota jakarta, merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, baik domestik maupun internasional oleh karena itu mohon tidak mengganggu ketertiban umum berkaitan dengan aktivitas masyarakat kita," kata Boy.
Gerakan 2 Desember disebut-sebut merupakan aksi lanjutan yang digelar sejumlah ormas keagamaan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mereka belum puas dengan status Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinaikan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Sejumlah ormas yaag tergabung dalam GNPF MUI itu menuntut pemerintah dan pihak kepolisian untuk segara menahan Ahok.
TERPOPULER
