Menteri Agama Akui Masih Dalami soal Penghentian Ujian Nasional

Arsito Hidayatullah | Suara.com

Senin, 28 November 2016 | 21:13 WIB
Menteri Agama Akui Masih Dalami soal Penghentian Ujian Nasional
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (26/8/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan bahwa wacana moratorium Ujian Nasional (UN) sebagaimana diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) Muhadjir Effendi, hingga kini masih terus didalami atau dikaji, termasuk oleh Kementerian Agama (Kemenag).

"Moratorium UN akan kami bawa ke sidang kabinet, untuk dilihat kembali apa manfaat dan mudaratnya," katanya kepada wartawan, seusai peluncuran aplikasi pustaka digital iSantri, di kampus Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin (28/11/2016).

Lukman mengemukakan bahwa kebijakan penghentian sementara UN tersebut akan dikaji mengenai apa dampak positif dan negatifnya bagi pengembangan pendidikan di Tanah Air.

Ditanya bagaimana kecenderungan dari Menteri Agama sendiri terkait wacana penghentian sementara UN itu, Lukman mengelak menjawabnya. Berkali-kali, Menag hanya mengatakan bahwa itu masih sedang didalami, sebelum kemudian dikeluarkan keputusan oleh pemerintah.

Diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan UN pada tahun 2017 mendatang.

"Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencanakan (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (24/11) lalu.

Muhadjir mengatakan, alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud disebut ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Penghapusan Sementara UN Dinilai Tergesa-gesa

Penghapusan Sementara UN Dinilai Tergesa-gesa

News | Senin, 28 November 2016 | 15:42 WIB

Senada dengan Jokowi, JK Sebut Wacana Penghapusan UN Belum Final

Senada dengan Jokowi, JK Sebut Wacana Penghapusan UN Belum Final

News | Sabtu, 26 November 2016 | 20:41 WIB

Menteri Agama Tutup Mulut Soal Kasus Ahok

Menteri Agama Tutup Mulut Soal Kasus Ahok

News | Selasa, 08 November 2016 | 11:46 WIB

Mendikbud Kaji Ulang Keberadaan Ujian Nasional

Mendikbud Kaji Ulang Keberadaan Ujian Nasional

News | Rabu, 19 Oktober 2016 | 00:01 WIB

Terkini

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:55 WIB