Jokowi Tekankan Reformasi Perizinan dan Pelayanan Publik

"Saya mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK," kata Jokowi dalam pembukaan Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016). ‎

Menurut dia terhadap kenyataan dengan masih banyak ditindaknya para koruptor di Indonesia, hal itu menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Meski begitu Jokowi meminta semua pihak untuk tidak patah semangat.

"Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir," ujar dia.

Di sektor pemerintahan dan pelayanan sendiri, untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, Jokowi telah meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk memberikan prioritas pada upaya reformasi sektor perizinan dan sektor layanan publik. Sebab, sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat dan pengadaan biasanya merupakan area-area yang rawan dengan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Selain itu, prioritas juga diberikan pada peningkatan transparansi penyaluran dana hibah, bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa. Saya sudah perintahkan untuk penyaluran bantuan sosial dan dana hibah harus lewat sistem perbankan kita," imbuh dia.

Berbagai cara dilakukan untuk mendukung upaya tersebut. Seperti misalnya pemberantasan pungutan liar oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa dikenal dengan Tim Saber Pungli. Selain itu, melanjutkan langkah-langkah deregulasi yang sampai saat ini sudah sampai pada paket kebijakan ke-14 juga dianggap perlu.

"Kita juga harus terus mendorong perbaikan mekanisme serta penyederhanaan prosedur birokrasi termasuk penyederhanaan rezim SPJ," terang Jokowi.

Pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan juga disinggungnya kembali dalam kesempatan tersebut. Dengan memanfaatkan sistem informasi, dipercaya akan mampu mengurangi potensi-potensi tindak pidana korupsi.

"Tapi saya juga ingatkan bahwa pembangunan sistem yang berbasis IT itu juga bukan satu-satunya jawaban. Harus juga diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Kementerian dan Lembaga, pengawas eksternal, maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui penerapan keterbukaan informasi," tutur dia.

Tampak hadir mendampingi Presiden Jokowi ialah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto serta sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja lainnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua KPK Agus Rahardjo, sejumlah pimpinan lembaga negara, dan para pegiat anti-korupsi.