Menjadi kewajiban seluruh pihak untuk memastikan bagaimana demokrasi dapat bekerja dengan baik dengan cara mendukung stabilitas dan perdamaian serta mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat.
"Pemerintah perlu secara aktif mendorong sinergi antara demokrasi, agama, dan toleransi. Upaya itu hendaknya terefleksikan dalam semua kebijakan nasional. Karenanya, pendekatan top down berupa peran aktif pemerintah menjadi kunci, baik melalui good governance dan supremasi hukum yang sama pentingnya dengan upaya penguatan demokrasi dari akar rumput," ajak Jokowi.
Maka itu, pemerintah Indonesia tak pernah lelah untuk terus belajar dan memperjuangkan demokrasi. Sebab, arti demokrasi sesungguhnya hanya dapat didapatkan dari pembelajaran terhadap proses yang sedang dijalani dan juga dari hasil berbagi pengalaman dengan negara-negara lain.
"Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan Forum Demokrasi Bali sebagai satu forum yang nyaman bagi setiap negara untuk berbagi mengenai pengalaman dalam berdemokrasi, tantangan dalam berdemokrasi, dan mengembangkan kerja sama untuk saling membantu dalam berdemokrasi. Forum ini bukan forum untuk 'finger pointing exercise'. Justru forum ini harus digunakan untuk saling memperkuat satu sama lain," ujar Dia.
Mendampingi Presiden Joko Widodo dalam forum tersebut ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara itu, sejumlah tokoh dunia, pemenang nobel perdamaian, dan para Menteri Luar Negeri serta delegasi dari 94 negara dan organisasi internasional tampak hadir dalam Forum Demokrasi Bali ke-IX tersebut.
Forum Demokrasi Bali sendiri merupakan pertemuan internasional yang digelar secara tahunan dan diinisiasi oleh Indonesia sejak tahun 2008. Forum tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong kerja sama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialog dan berbagi pengalaman dengan negara-negara peserta.
TERPOPULER
