Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung pada Februari 2017 mendatang. Kemungkinan akan muncul Kepala Daerah baru atau bahkan masih Kepala daerah yang lama akan terjadi.
Untuk mengantisipasi munculnya pemimpin daerah yang korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar dengan jeli memilih dalam pemilihan pada 15 Februari nanti.
"Masyarakat harus lebih jeli dan pinter mencari pemimpin yang baru, karena kita akan ada Pilkada lagi. Kami mohon masyarakat memilih pemimpin daerah yang capable bukan berdasarkan hubungan-hubungan kekeluargaan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2016).
Lebih lanjut, Mantan Dosen Hukum pada Universitas Hasanuddin Makassar tersebut mengatakan bahwa sangat rentan terjadi praktek korupsi, jika pemerintah daerahnya berhubungan dengan dinasti. Seperti, keluarga Bupati Klaten, Sri Hartini, dimana suaminya pernah menjabat sebagai Bupati Klaten juga.
"Perlu kita lihat Bupati Klaten ini, suaminya pernah menjadi bupati, wakil bupati Klaten saat ini suaminya juga pernah jadi bupati. Kondisi-kondisi seperti ini dari pengalaman KPK yang melibatkan pemimpin daerah sangat rentan praktek-praktek korupsi," katanya.
Untuk diketahui, pada tahun 2017 ada 101 daerah baik itu Kabupaten, Kota, dan Propinsi menggelar Pilkada. Sejumlah calon pun turut berkompetisi untuk merebut kursi nomor satu di masing-masing daerahnya. Sebagai masyarakat, kita diharapkan dapat memilih pemimpin yang betul-betul bekerja demi kepentingan masyarakat dan kebijakan atau programnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya mendukung karena punya hubungan, baik itu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).
