Suara.com - Belakangan muncul anggapan bibit-bibit rezim otoriter bersemi di pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyangkal anggapan tersebut. Wiranto mengatakan langkah tegas aparat di era pemerintah Jokowi dilakukan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
"Saya jamin pemerintah Jokowi-JK tidak akan kembali masuk ke satu rezim otoriter," kata Wiranto usai menghadiri rapat pleno ke 14 MUI di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).
Wiranto mengatakan tindakan pemerintah hanya untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam memahami kebebasan. Pemerintah berharap masyarakat tetap menghormati hukum sebagai panglima tertinggi dalam memahami kebebasan berekspresi.
"Ketegasan dan praktik-praktik hukum yang dijalankan betul-betul hanya menjaga jangan sampai demokrasi yang berlandaskan kebebasan ini terlalu bebas, sehingga bisa lebih superior dari hukum. Jangan sampai hukum kita terasa lemah, tidak bisa menahan kebebasan itu agar bisa memahami kebebasan yang bertanggungjawab," katanya.
Dia berharap publik dapat memahami langkah aparat penegak hukum.
"Demo boleh, tatkala tidak tercapai kompromi. Itu boleh, dan ada aturannya, tapi tatkala aturan itu dilanggar itu ada langkah-langkah tegas dari aparat keamanan," kata Wiranto.
