Suara.com - Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemerintah, Kamis (19/1/2017). Total ada 2.885 poin DIM yang terkumpul dari 10 fraksi di DPR. DIM diterima oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Dari inventarisir yang kami buat, atau rekap yang dibuat sekjen, DIM-nya itu berjumlah 2.885. Tapi itu termasuk DIM yang menyatakan hal tertentu yang tetap tidak ada perubahan. Jadi mungkin ada 500-700 pasal yang tetap. 2.885 itu total semuanya," kata Ketua Pansus RUU Pemilu DPR Lukman Edy di DPR.
Dia mengatakan DIM akan segera dibahas bersama pemerintah. Pembahasan DIM akan dimulai 9 Februari dan dia yakin akan selesai pada April. Lukman yakin penyelesaian UU Pemilu ini bisa dilakukan secara musyawarah mufakat.
"Kita tetap optimis, saya sudah lakukan evaluasi terhadap jadwal yang kita sepakati sebelumnya. Saya kira cukup waktu, cukup melelahkan dan cukup ruang yang lebar untuk diskusi dengan pemerintah," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa.
Selain itu, Lukman menegaskan penyelesaian pembahasan RUU Pemilu tidak akan mengubah jadwal pemilu serentak di 2019. Hanya saja, dia masih belum bisa menyimpulkan pelaksanaan pemilu serentak ini mengikuti jadwal pemilihan legislatif atau pemilihan presiden.
"Soal keserentak itu clear dari MK menyatakan dilakukan bersamaan, TPS-nya sama, kotaknya lima biji. Jadi sudah nggak ada perdebatan. Tinggal waktunya, mau ikut jadwal pileg atau pilpres? Kalau jadwal pilpres berarti DPR RI-nya diperpanjang atau tengah-tengah, tergantung dari ruang waktu yang disiapkan sebelum pemilu serentak," kata dia.
Untuk saat ini, Lukman tidak bisa menjabarkan dinamika yang disebutkan dalam DIM dari fraksi-fraksi ini. Namun, secara umum, Lukman mengatakan sikap tersebut bisa dilihat dari rapat-rapat yang dilakukan di DPR.
" Ada fraksi yang menyatakan persetujuan dengan presidential threshold, ada fraksi yang menyatakan ini inkonstitusional lebih baik 0 persen presidentialnya. Tetapi itu pandangan fraksi-fraksi setelah dengan ahli, belum sikap fraksi. Sikap fraksi itu mulai dari Februari agregasi-agregasi," katanya.
TERPOPULER
