Jokowi: Kita Ini Harusnya Ada Rasa Optimistis

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk berpikir optimistis dalam menghadapi perekonomian negara di tengah kondisi global yang tak menentu. Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan ratusan petinggi BUMN dalam acara pembukaan Executive Leadership Program bagi Direksi BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Kepala Negara mengawali arahannya dengan memaparkan prediksi dari berbagai pihak mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari semua prediksi tersebut, sebagian besar menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup baik dengan kisaran angka antara 5 hingga 5,5 persen.

"Artinya apa? Di situ kita ini harusnya ada rasa optimis. Kemudian pendapatan negara di 2017 kita perkirakan akan muncul angka Rp1.750 triliun, belanja negara Rp2.080 triliun. Kalau masih ada yang pesimis, mau apa lagi? Untuk apa kerja kalau pesimis? Kerja itu harus optimis. Tapi optimisme yang realistis. Optimisme yang berpijak pada kondisi obyektif," kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan optimisme tersebut selayaknya juga dibarengi dengan peningkatan capaian. Seperti target investasi misalnya, ia menginginkan agar BUMN lebih berani dalam menetapkan target investasi.

"BUMN ini harus berani meningkatkan target investasi. Saya mendapat laporan tahun 2016 Rp285 triliun, 2017 targetnya Rp450 triliun, 2018 Rp700 triliun. Ini saya ikuti terus, jangan dipikir saya tidak ikuti," ujar dia.

Namun, yang paling penting ialah bahwa BUMN tidak boleh berpuas diri atas pencapaian selama ini. Kepala Negara meminta agar seluruh BUMN tidak terjebak pada rutinitas dan zona nyaman.

"Tapi yang paling penting, bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan tadi yang sangat cepat ini dengan cara-cara yang tidak linier, tidak rutinitas, dan tidak monoton. Apalagi senang dengan zona nyaman. Ya sudah, habis kita kalau masih seperti itu, apalagi BUMN sebagai entitas bisnis," kata dia.

Untuk itu, salah satu modal utama yang harus direngkuh dan dimiliki seperti kemampuan beradaptasi dengan dunia digital mutlak dikuasai. Sebab, di berbagai belahan dunia manapun, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan.

"Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya transformasi menuju dunia digital itu harus di semua BUMN. Kalau tidak ikuti ini, akan habis kita. Karena kalah kecepatan dan pelayanan," tutur dia.

Selain itu, riset dan pengembangan yang dilakukan oleh BUMN juga disinggung Presiden. Dengan riset dan pengembangan yang baik, Kepala Negara berharap agar seluruh BUMN mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang sangat cepat.

"Contoh di minyak dan gas, kita masih berkutat kepada batu bara misalnya. Di Amerika sudah ketemu shale gas, shale oil. Tapi belum itu urusan energi kita pahami, muncul lagi yang lain. Perubahan-perubahan seperti ini kalau BUMN tidak mempunyai R&D (riset dan pengembangan) yang baik ya kita masih berkutat dengan rutinitas setiap hari. Orang lain sudah kemana-mana. Sekali lagi tinggalkan yang namanya zona nyaman," kata dia.

Pembentukan Holding BUMN dan Pemanfaatan Peluang

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan soal rencana pembentukan holding BUMN. Terhadap proses tersebut, Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembentukan holding BUMN dapat secara cepat diselesaikan. Namun, kecepatan tersebut tetaplah harus diiringi dengan kehati-hatian.

"Saya garis bawahi, hati-hati kalkulasinya. Cepat, tapi kalkulasinya yang matang. Jangan asal gabung, jangan asal besar. Arahnya dan tujuannya baik, tetapi prosesnya harus betul-betul hati-hati. Karena ke depan harus dikalkulasi betul mengenai manajemennya seperti apa, supervisinya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, efisiensinya seperti apa. Betul-betul harus dihitung," kata dia.

Dia juga menginstruksikan agar masyarakat dapat berperan dalam proses pembentukan holding BUMN tersebut. Beliau meminta transparansi proses agar seluruh pihak dapat memberikan masukan demi kebaikan BUMN ke depannya.

"Jadi libatkan banyak institusi, terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN kita. Saya optimis sekali kita akan menjadi baik," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi memberikan gambarannya terkait dengan sejumlah peluang bisnis yang masih belum dijajaki oleh BUMN di Indonesia. Menurutnya, masih banyak sekali peluang-peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk diambil.

"Contohnya BPO (business process outsourcing), tidak pernah dilirik, tidak ada yang lihat. Tapi di Filipina, yang saya baca, itu per tahun bisa mencapai turn over-nya USD 25 miliar. Dan yang bisa diangkut ke sana ada 130 ribu tenaga kerja anak-anak muda. Ini bisnis jasa," kata dia.

Peluang-peluang baru serupa itu ditekankan oleh Presiden agar betul-betul dilihat dan dikejar. Tentunya, peluang-peluang tersebut membutuhkan bantuan dan dukungan dari para BUMN untuk dapat lebih berkembang.

"Hal-hal seperti itu yang harus mulai kita lakukan, jangan berkutat pada bisnis-bisnis konvensional yang berpuluh tahun kita geluti. Padahal ada bisnis baru yang menjanjikan yang saya kira butuh perintisan. BUMN saya kira memiliki peluang untuk masuk ke sana," kata dia..

Namun, Jokowi berpesan agar dalam menjalankan bisnisnya, BUMN lebih berpihak pada orientasi pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah. Sebab, kesenjangan antara kaya dan miskin masihlah lebar. Pemerintah pun berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

"Sekali lagi, ini adalah keberpihakan. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa," kata dia.

Mengakhiri arahannya, Jokowi menyinggung soal potensi tindak pidana di kalangan petinggi BUMN. Dengan tegas Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Dia berharap agar di masa yang akan datang tidak terdengar lagi kasus pidana yang melibatkan kalangan petinggi BUMN.

"Kenapa saya mengingatkan ini? Karena saya mencintai saudara-saudara semua, jangan sampai kena. Saya ingin BUMN kita ini bisa melompat dan saya lihat ada kesempatan dan peluang untuk itu," kata dia.

Turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.