Basuki Hariman Bantah Ada Stempel Halal di Kantornya

Ririn Indriani, Ummi Hadyah Saleh

Senin, 30 Januari 2017 | 23:57 WIB
Basuki Hariman Bantah Ada Stempel Halal di Kantornya
Pengusaha importir daging Basuki Hariman turun dari mobil tahanan setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/1/2017). (Antara/Rosa Panggabean)

Suara.com - Tersangka dugaan suap kepada Hakim Konstitusi nonaktif Patrialis Akbar, Basuki Hariman membantah memiliki 28 stempel bertuliskan nama kementerian dan organisasi internasional dari beberapa negara, yang berhubungan dengan importasi daging di kantornya di Sunter, Jakarta Utara.

Basuki merupakan tersangka pemberi suap sebesar 20ribu dolar AS dan 200ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2 miliar kepada Hakim Konstitusi nonaktif Patrialis Akbar. Penyuapan ini untuk mempengaruhi putusan MK atas permohonan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hal ini disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (30/1/2017) malam. Ia mengaku baru mendengar adanya stampel yang ditemukan penyidik KPK. "Kalau stempel saya nggak tau. Saya belum ngerti. Baru denger (ada stempel)," kata dia.

Basuki mengklaim bahwa usaha yang dijalaninya terkait impor daging sudah sesuai prosedural. "Semua ada izinnya. Semua ada notanya. Semua saya urus izinnya. Untuk mendapatkan izin itu di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Tapi kalau ada stempel itu saya ngga tahu," akunya.

Menurut Basuki, bisa saja ada orang lain yang melakukan hal tersebut. "Yang jelas saya nggak pernah. Itu ada di bagian lapangan. Ada anak buah saya di lapangan," sambungnya.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa sertifikat halal atau stempel halal telah didapat dari negara luar yang mengekspor daging ke Indonesia

"Halal itu dari negara luar. Itu udah dari negara asalnya. Daging kita dari Ausie itu sudah ada sertifikatnya. Negara lain Amerika, New Zealand, Kanada ada, Cina nggak ada. Yang ada dari India yang cuma Bulog yang boleh," jelasnya merinci.

Tak hanya itu,  Basuki juga membantah adanya pertemuan yang dilakukan oleh dirinya, Patrialis dan Kamaludin, sebelum dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada Rabu (25/1/2017). Ia menegaskan pernah memberikan hadiah kepada Patrialis.

"Tidak ada (pertemuan). Tuduhan saya adalah berjanji dan memberikan hadiah kepada Hakim MK Patrialis. Tapi saya sampai sekarang belum pernah ngasih janji sama Hakim MK (Patrialis)," jelas Basuki.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Detik-detik Patrialis Dibekuk, dari Lapangan Golf Ingin ke MK

Detik-detik Patrialis Dibekuk, dari Lapangan Golf Ingin ke MK

News | Senin, 30 Januari 2017 | 21:19 WIB

Geledah Empat Tempat Kasus Dugaan Suap Patrialis, Ini Temuan KPK

Geledah Empat Tempat Kasus Dugaan Suap Patrialis, Ini Temuan KPK

News | Senin, 30 Januari 2017 | 20:21 WIB

Basuki, Pengusaha Pemberi Suap 'Bela' Patrialis Akbar

Basuki, Pengusaha Pemberi Suap 'Bela' Patrialis Akbar

News | Jum'at, 27 Januari 2017 | 08:01 WIB

Terkini

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:15 WIB

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:06 WIB

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:01 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:38 WIB

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:33 WIB

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:24 WIB

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Bisnis | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:16 WIB

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:15 WIB

×