Sebanyak 12 orang diamankan polisi ketika mereka demonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2017). Aksi tersebut dilakukan ketika Raja Arab Saudi, Salman Bin Abdul Aziz Al Saud, tengah berada di Jakarta.
"Kami direpresifkan, dilarang untuk menggelar aksi karena dianggap mengganggu ketertiban. Kami juga dilarang aksi di depan kedubesnya. Ada laki-laki kurang lebih ada 12 orang, ditahan paksa dimasukkan ke mobil tahanan," kata juru bicara Keluarga Buruh Migran Indonesia, Marjaenab, kepada Suara.com.
Marjaenab menyayangkan tindakan polisi. Marjaenab mengungkapkan sejak awal, aparat kepolisian sudah melarang aksi tersebut.
"Perempuannya itu mereka nggak tangkap. Tapi kami dilarang untuk aksi, menyampaikan pendapat. Alasannya karena kami menggangu, untuk menjaga keamanan. Karena pas aksi katanya ada Raja Salman sama Jokowi di dalam. Bisa mengganggu ketertiban, ada tamu kehormatan," kata dia.
Koordinator aksi kemudian melakukan negosiasi dengan polisi agar segera melepaskan 12 demonstran.
"Setelah setengah jam, setelah nego-nego, teman-teman kami baru bisa dibebaskan," kata dia
Marjaenab mengatakan akan kembali aksi di depan Istana untuk menyampaikan aspirasi. Dia mengatakan banyak permasalahan buruh imgran di Arab Saudi.
"Rencanannya kita juga akan ke istana sekalian ikut aksi Kamisan," kata dia
Kedatangan Raja Salman ke Indonesia dinilai Keluarga Buruh Migran Indonesia sebagai momen yang tepat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendesak Arab Saudi agar membebaskan seluruh buruh migran tanpa syarat yang terancam hukuman mati. Selain itu, menolak segala perjanjian dengan Arab Saudi yang dinilai mengkhianati rakyat.
Pemerintah Indonesia selama ini dinilai tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat Indonesia, khususnya terhadap buruh migran, dan hanya mementingkan kepentingan investasi asing yang menguntungkan pihak pemodal dan tidak memperbaiki keadaan rakyat yang semakin miskin akibat krisis kronis.
Kedatangan raja kerajaan Arab Saudi pada 1-9 Maret dinilai hanya fokus pada rencana investasi.
Pertemuan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah menghasilkan 11 nota kesepahaman terkait kerjasama ekonomi, keuangan, perdagangan, pendidikan, penerbangan, kesehatan, dan kebudayaan.
“Tidak ada poin dalam Nota Kesepahaman yang membicarakan perlindungan BMI di Arab Saudi agar mendapatkan perlindungan, bebas dari kriminalisasi semena-mena, hukuman mati, mendapat jaminan kerja layak dan hak sebagai pekerja dipenuhi, serta mendapat hak demokratis lainnya,” kata juru bicara Keluarga Buruh Migran Indonesia, Marjaenab.
Pemerintah dinilai hanya tertarik dengan investasi Arab Saudi untuk proyek pembangunan infrastruktur, pertambangan minyak, dan perdagangan.
"Kami direpresifkan, dilarang untuk menggelar aksi karena dianggap mengganggu ketertiban. Kami juga dilarang aksi di depan kedubesnya. Ada laki-laki kurang lebih ada 12 orang, ditahan paksa dimasukkan ke mobil tahanan," kata juru bicara Keluarga Buruh Migran Indonesia, Marjaenab, kepada Suara.com.
Marjaenab menyayangkan tindakan polisi. Marjaenab mengungkapkan sejak awal, aparat kepolisian sudah melarang aksi tersebut.
"Perempuannya itu mereka nggak tangkap. Tapi kami dilarang untuk aksi, menyampaikan pendapat. Alasannya karena kami menggangu, untuk menjaga keamanan. Karena pas aksi katanya ada Raja Salman sama Jokowi di dalam. Bisa mengganggu ketertiban, ada tamu kehormatan," kata dia.
Koordinator aksi kemudian melakukan negosiasi dengan polisi agar segera melepaskan 12 demonstran.
"Setelah setengah jam, setelah nego-nego, teman-teman kami baru bisa dibebaskan," kata dia
Marjaenab mengatakan akan kembali aksi di depan Istana untuk menyampaikan aspirasi. Dia mengatakan banyak permasalahan buruh imgran di Arab Saudi.
"Rencanannya kita juga akan ke istana sekalian ikut aksi Kamisan," kata dia
Kedatangan Raja Salman ke Indonesia dinilai Keluarga Buruh Migran Indonesia sebagai momen yang tepat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendesak Arab Saudi agar membebaskan seluruh buruh migran tanpa syarat yang terancam hukuman mati. Selain itu, menolak segala perjanjian dengan Arab Saudi yang dinilai mengkhianati rakyat.
Pemerintah Indonesia selama ini dinilai tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat Indonesia, khususnya terhadap buruh migran, dan hanya mementingkan kepentingan investasi asing yang menguntungkan pihak pemodal dan tidak memperbaiki keadaan rakyat yang semakin miskin akibat krisis kronis.
Kedatangan raja kerajaan Arab Saudi pada 1-9 Maret dinilai hanya fokus pada rencana investasi.
Pertemuan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah menghasilkan 11 nota kesepahaman terkait kerjasama ekonomi, keuangan, perdagangan, pendidikan, penerbangan, kesehatan, dan kebudayaan.
“Tidak ada poin dalam Nota Kesepahaman yang membicarakan perlindungan BMI di Arab Saudi agar mendapatkan perlindungan, bebas dari kriminalisasi semena-mena, hukuman mati, mendapat jaminan kerja layak dan hak sebagai pekerja dipenuhi, serta mendapat hak demokratis lainnya,” kata juru bicara Keluarga Buruh Migran Indonesia, Marjaenab.
Pemerintah dinilai hanya tertarik dengan investasi Arab Saudi untuk proyek pembangunan infrastruktur, pertambangan minyak, dan perdagangan.
TERPOPULER
