Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan menilai, maraknya pelarangan menyalatkan jenazah pendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat bukanlah aksi ofensif atau menyerang.
Sebaliknya, Anies menganggap pelarangan itu justru sebagai aksi defensif atau bertahan setelah masyarakat banyak diancam oleh pihak-pihak tertentu.
"Ancamannya mulainya dari kapan sih? Ancamannya itu mulainya dari beberapa bulan yang lalu, ketika warga diancam dicabut bantuan sosialnya kalau tidak milih petahana," kata Anies di kawasan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017).
Menurut Anies, ancaman pencabutan program jaminan sosial itu memicu kemarahan sebagian warga dan akhirnya mengancam balik melalui cara tidak mau menyalatkan pendukung petahana.
"KJP (Kartu Jakarta Pintar) akan dicabut, ’pasukan oranye’ akan dicabut, itu kan ancaman. Ancaman-ancaman seperti inilah yang menimbulkan ancaman balik. Kalau ada yang mulai mengancam maka muncul ancaman baru," ujarnya.
Anies mengakui tidak mempersoalkan program-program usungannya dikritik. Tapi, ia menilai tidak elegan kalau kandidat mengancam menyetop program yang sudah dilakukan pemprov.
"Contohnya program DP rumah nol persen, muncul kritik, tapi kan kritiknya pada program. Komentarnya program, tapi kalau mulainya dengan ancaman, bahaya. Karena itu jangan ada ancaman pencabutan KJP, jangan mengancam akan ada perberhentian PPSU,” pintanya.
