Pengamat Militer: Isu SARA di Pilkada DKI Sangat Berbahaya

Suara.com - Sejak putaran pertama hingga memasuki putaran kedua Pilkada DKI, situasi semakin panas. Beberapa waktu belakangan banyak muncul isu SARA, kampanye hitam, bahkan beredar spanduk provokatif "Tolak Menyalatkan Jenazah Pendukung Calon Pemimpin Non Muslim" di sejumlah masjid di Ibu Kota.

Permasalahan itu dinilai dapat memicu perpecahan di masyarakat, juga merusak kerukunan umat beragama, sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI.

"Apabila terjadi perpecahan dan pertikaian di antara golongan agama, etnis dan sebagainya, ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Kita ini ingin memilih seorang pemimpin terbaik bagi Ibu Kota, bukan justru membentuk ruang perpecahan," kata pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, dalam diskusi bertajuk "Menelaah Potensi Radikalisme di Pilkada DKI", di Kafe Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Susaningtyas mengatakan, konflik SARA yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di media sosial, harus dikendalikan. Pasalnya, kata dia, dampaknya sangat besar bagi kerukunan dan keutuhan bangsa.

‎"Menurut saya, hal ini harus segera dikendalikan, baik itu melalui dunia maya, dari sisi sosiologis, dari semua sektor harus dibenahi," ujar dia.

‎Menurut dia, aparat keamanan termasuk TNI, harus jeli dan objektif dalam melihat perkembangan situasi politik Pilkada DKI tersebut. Bagi dia, hal yang dapat mengarah pada konflik di masyarakat itu tidak boleh dibiarkan.

"Kelompok yang melakukan agitasi dan black campaign yang justru menjadi potensi wadah bagi perpecahan ini. Jadi harus tegas, karena kalau tidak tegas dalam hal ini tentu akan terus berkembang. Akibatnya bukan hanya siapa yang akan menang lagi. Ini justru akan menghancurkan, bukan hanya politik, tapi keamanan bangsa dan negara juga," terang dia.

Susaningtyas menambahkan, persoalan baru adalah maraknya bermunculan gerakan yang berlabel Islam. Kelompok yang memakai embel-embel Islam ini menurutnya memanfaatkan agama untuk kegiatan politik, dengan melakukan propaganda yang memicu pertikaian di masyarakat.

"‎Menurut saya, ada perkembangan unik dan lucu, (yaitu) beberapa orang yang baru hafal dua ayat, lalu meng-copy paste dari teman-temannya ayat-ayat (Al Qur'an). Bisa dibilang itu 'Islam copas'. Itu kok bisa mengatakan dirinya ustadz atau ustadzah, lalu kemudian memasukkan (pesan) secara agitatif yang sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ini. Jadi hal ini (harusnya) dapat diselesaikan apabila ada satu kesepakatan sosial di dalam masyarakat untuk menyudahi hal ini," tutur dia.

"Kita harus berlandaskan kembali (pada prinsip) bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berdiri sebagai negara yang plural dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.