Gelombang Pasang Demonstran Rusia Tuntut Presiden Putin Mundur

Suara.com - Pemerintah Rusia tengah diterpa gelombang pasang aksi unjuk rasa antikorupsi ribuan warga di berbagai kota. Aksi itu bertujuan untuk menuntut Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengundurkan diri, karena diduga terlibat korupsi.

Tidak hanya Medvedev, aksi itu juga menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin mundur karena dianggap ’sepaket’ dengan sang perdana menteri.

Aksi ini, seperti diberitakan AFP, Senin (27/3/2017),  diikuti oleh demonstran berjumlah lebih besar dari demonstrasi ”Snow Revolution” tahun 2011-2012 yang menolak hasil pemilihan umum parlemen.

Polisi hingga kekinian setidaknya sudah menangkap 500 demonstran, termasuk pemimpin oposisi serta inisiator aksi, Alexei Navalny.

"Kawan-kawan, saya tidak apa-apa. Teruslah berjalan di Tverskaya (jalan protokol Moskow). Teruskan perjuangan," kicau Navalny melalui akun Twitter pribadinya, setelah ditangkap polisi.

Selain itu, ia juga mengungkapkan polisi menggerebek kantornya dan menahan sejumlah staf yang tengah menyiarkan aksi unjuk rasa secara langsung.

Navalny menginisiasi aksi nasional itu setelah memublikasikan sejumlah laporan yang mengklaim PM Medvedev memunyai sejumlah rumah mewah, kapal pesiar, dan kebun anggur. Bahkan, ia disebut memunyai rumah khusus yang dihuni bebek-bebek peliharaannya.

Menurut Navalny, semua kemewahan Medvedev itu didapatkan dari uang rasuah atau korupsi. Sebab, gaji PM Rusia tidak memungkinan untuk Medvedev memiliki semua kemewahan tersebut.

Tuduhan Navalny itu sudah dibantah juru bicara PM Medvedev. Menurut sang jubir, Navalny memublikasikan tuduhan secara sporadis dan tak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dalam laman resminya, Navalny menegaskan bakal menggelar aksi demonstrasi di 99 kota besar Rusia. Namun, pemerintah 72 kota tidak mengizinkan aksi tersebut.

Untuk diketahui, Navalny merupakan oposan Vladimir Putin. Ia juga sempat mencoba mencalonkan diri sebagai penantang Putin dalam Pemilihan Presiden tahun 2018. Tapi, niatnya tak kesampaian setelah dinyatakan bersalah atas sebuah kasus yang ia klaim sudah direkayasa.