Aksi Tamasya Al Maidah Ditargetkan Diikuti 1,3 Juta Orang

Suara.com - Sudah hampir 100 ribu warga dari berbagai daerah di Indonesia yang mendaftar ikut aksi Tamasya Al Maidah pada 19 April 2017. Aksi yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta tersebut untuk mengawasi tiap-tiap tempat pemungutan suara pada pilkada Jakarta putaran kedua.

"Yang daftar lewat aplikasi masih sedikit, belum capai 100 ribu," kata Wakil Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Farid Poniman kepada Suara.com, Selasa (28/3/2017).

Farid menambahkan target peserta aksi Tamasya Al Maidah sampai 1,3 juta orang.

Farid mengungkapkan di luar umat Islam yang mendaftar lewat aplikasi online Tamasya Al Maidah, masih banyak yang baru menyampaikan pemberitahuan lewat telepon.

"Banyak yang belum mendaftarkan aplikasi, tapi lewat telepon. Rombongan-rombongan begitu. Tapi nantinya memang semua diarahkan lewat aplikasi sehingga nanti penempatan di TPSnya jelas," kata dia.

Farid menekankan pentingnya mendaftar aksi lewat aplikasi agar mudah koordinasi.

Ketika ditanya warga daerah mana yang paling banyak mendaftar untuk ikut aksi, Farid mengatakan Provinsi Jawa Timur.

"Informasi aksi ini sudah diketahui semua jaringan yang dulu hadir di aksi 414 dan 212. Tapi tetap sesuai kemampuan masing-masing. Banyaknya dari Jatim, Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera, Makassar juga banyak yang daftar," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera mengatakan respon masyarakat terhadap aksi tersebut sangat tinggi.

"Orang berlomba untuk datang untuk mengambil peran. Ini soal Islam, untuk menjaga keseimbangan. Adil itu kan keseimbangan. Selama ini umat merasa tidak seimbang. Jadi, kita tuntut keseimbangan, keadilan, agar pilkada damai, berkualitas, transparan, untuk menjaga kedamaian Jakarta," katanya.

Menanggapi adanya gerakan penolakan terhadap aksi Tamasya Al Maidah dengan cara mengganggu aplikasi pendaftaran, Kapitra menganggap mereka tidak setuju pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan adil.

"Kalau tidak ada yang tidak setuju, berarti tidak suka Jakarta damai, aman dalam pilkada yang akan datang," kata Kapitra.

Kapitra mengatakan gerakannya untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.

"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.

Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya.