Suara.com - Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah mendampingi Jokowi menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Seminar II Tahun 2016 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Pimpinan dan anggota BPK yang diketuai oleh Harry Azhar Azis diterima Jokowi di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut Jokowi langsung menginstruksikan menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh BPK.
"Bapak Presiden segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK karena beliau memang menginginkan pemerintahan ini secara transparan dan kredibel. Kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan. Salah satu contoh adalah misalnya di beberapa kementerian dan lembaga, seperti yang tadi sudah disampaikan Ketua BPK, maka beliau memerintahkan kepada menteri terkait, kepada menko, untuk diselesaikan," kata Pramono.
Adapun terhadap laporan keuangan lainnya yang dianggap sudah mengalami perbaikan, hal tersebut tidak serta merta membuat Jokowi merasa puas. Kepala Negara tetap menginstruksikan jajarannya untuk terus membenahi dan meningkatkan informasi keuangan yang disajikan.
"Misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah. Tahun lalu 46 atau 47 persen, sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itu pun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan termasuk di kementerian dan lembaga," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan laporan pemeriksaan BPK, bahwa pihaknya mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut setidaknya mengungkap potensi kerugian senilai Rp19,48 triliun.
"Temuannya itu 5.810, 18 persen soal SPI, 82 persen soal ketidakpatuhan yang nilainya Rp19,48 triliun," ujar Harry Azhar usai pertemuan.
Saat menyerahkan laporan tersebut, BPK juga berharap kepada Jokowi untuk menindaklanjuti segala temuan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang cukup besar tersebut. Berdasarkan penuturannya, Presiden Jokowi telah menyatakan akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi oleh BPK itu.
"Presiden sebagai pemerintah yang menindaklanjuti rekomendasi kita, maka kita minta kepada Presiden untuk menindaklanjuti yang kita rekomendasikan," kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
TERPOPULER
