Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sistem e-budgeting dengan menggunakan triple password dibuat untuk mengunci Anggaran Belanja Pendapatan Daerah yang telah disepakati agar tidak diutak-atik oleh orang tak bertanggungjawab. Sistem tersebut, kata Djarot, untuk mencegah anggaran siluman dari program-program yang tidak dibahas bersama legislatif dan eksekutif.
"Supaya nggak gampang diubah-ubah, sehingga tidak ada program-program yang tidak dibahas masuk ke situ, sehingga nggak kebobolan lagi seperti yang lalu-lalu, program nggak jelas masuk," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Djarot mengatakan sistem tersebut bukan sistem rahasia, melainkan sistem yang tujuannya baik untuk menciptakan transparansi penggunaan anggaran.
"Maka bukan rahasia, Justru itu bukan rahasia, itu transparan cuma tidak bisa dirubah kalau sudah masuk," kata dia.
Djarot mengatakan hanya bagian tertentu yang mengetahui password e-budgeting. Yakni, asisten Satuan Kepala Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, gubernur, dan wakil gubernur, sekretaris daerah, serta pimpinan DPRD.
Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga mendapatkan password untuk memonitor transaksi keuangan.
"KPK punya (password), termasuk PPATK akan memonitor transaksi keuangan. Ini kan kerja sama dengan PPATK, untuk pejabat eselon dua dan tiga dan semua pejabat kita kan sudah melaporkan LKHPN," tuturnya.
Meski beberapa pihak di eksekutif dan legislatif memiliki password, mereka tidak bisa mengubah anggaran yang telah dibuat.
Perubahan anggaran harus tetap melalui pembahasan di APBD Perubahan antara eksekutif dan legislatif. Setelah mencapai kesepakatan, kemudian hasilnya dibuatkan berita acara pembahasan sebagai payung hukum perubahan anggaran di dalam e-budgeting yang selanjutnya ditandatangani unsur pimpinan dari eksekutif dan legislatif.
"Nggak bisa dong, makanya password cuma diketahui oleh masing-masing pengguna anggaran, ketika mau dirubah, artinya dikunci di situ. Dengan cara seperti itu, maka APBD Perubahan Jakarta itu fix masuk situ. Kalau mau perubahan, melalui proses lagi pembahasan lagi," kata Djarot.
Ketika ditanya apakah setelah Ahok dan Djarot tak lagi menjadi gubernur, sistem tersebut dihapus?
Djarot menjelaskan sistem e-budgeting tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 145 tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting.
"Kalau itu kan sudah Permendagrinya sudah ada UU-nya pakai e-budgeting. Ya itu kan pergub itu kan operasional dari permendagri. Justru itulah, kita dapat penghargaannya," kata Djarot.
Djarot berharap sistem e-budgeting tidak dihapus pemerintahan yang baru.
"Kalau itu sudah ada UUnya, ada permendagrinya, apa kita balik lagi ke sistem manual. Misalnya kita amankan untuk KJP aman, untuk BPJS kesehatan aman, untuk gaji PHL (Petugas Harian Lepas) aman. Dengan cara seperti itu, biar ada kepastian. Kalau ada yang baru-baru penyempurnaan -penyempurnaan masuk melalui proses, makanya ada namanya APBDP," kata dia.
"Supaya nggak gampang diubah-ubah, sehingga tidak ada program-program yang tidak dibahas masuk ke situ, sehingga nggak kebobolan lagi seperti yang lalu-lalu, program nggak jelas masuk," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Djarot mengatakan sistem tersebut bukan sistem rahasia, melainkan sistem yang tujuannya baik untuk menciptakan transparansi penggunaan anggaran.
"Maka bukan rahasia, Justru itu bukan rahasia, itu transparan cuma tidak bisa dirubah kalau sudah masuk," kata dia.
Djarot mengatakan hanya bagian tertentu yang mengetahui password e-budgeting. Yakni, asisten Satuan Kepala Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, gubernur, dan wakil gubernur, sekretaris daerah, serta pimpinan DPRD.
Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga mendapatkan password untuk memonitor transaksi keuangan.
"KPK punya (password), termasuk PPATK akan memonitor transaksi keuangan. Ini kan kerja sama dengan PPATK, untuk pejabat eselon dua dan tiga dan semua pejabat kita kan sudah melaporkan LKHPN," tuturnya.
Meski beberapa pihak di eksekutif dan legislatif memiliki password, mereka tidak bisa mengubah anggaran yang telah dibuat.
Perubahan anggaran harus tetap melalui pembahasan di APBD Perubahan antara eksekutif dan legislatif. Setelah mencapai kesepakatan, kemudian hasilnya dibuatkan berita acara pembahasan sebagai payung hukum perubahan anggaran di dalam e-budgeting yang selanjutnya ditandatangani unsur pimpinan dari eksekutif dan legislatif.
"Nggak bisa dong, makanya password cuma diketahui oleh masing-masing pengguna anggaran, ketika mau dirubah, artinya dikunci di situ. Dengan cara seperti itu, maka APBD Perubahan Jakarta itu fix masuk situ. Kalau mau perubahan, melalui proses lagi pembahasan lagi," kata Djarot.
Ketika ditanya apakah setelah Ahok dan Djarot tak lagi menjadi gubernur, sistem tersebut dihapus?
Djarot menjelaskan sistem e-budgeting tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 145 tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Angggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting.
"Kalau itu kan sudah Permendagrinya sudah ada UU-nya pakai e-budgeting. Ya itu kan pergub itu kan operasional dari permendagri. Justru itulah, kita dapat penghargaannya," kata Djarot.
Djarot berharap sistem e-budgeting tidak dihapus pemerintahan yang baru.
"Kalau itu sudah ada UUnya, ada permendagrinya, apa kita balik lagi ke sistem manual. Misalnya kita amankan untuk KJP aman, untuk BPJS kesehatan aman, untuk gaji PHL (Petugas Harian Lepas) aman. Dengan cara seperti itu, biar ada kepastian. Kalau ada yang baru-baru penyempurnaan -penyempurnaan masuk melalui proses, makanya ada namanya APBDP," kata dia.
