REGIONAL:
"Saya sudah instruksikan Kapolres Mimika bersama jajarannya untuk tidak memberi ruang kepada massa mendekat ke pengadilan dan melakukan pengamanan di titik-titik kumpul massa. Kita tidak ingin kejadian minggu lalu terulang kembali," kata Waterpauw saat dihubungi dari Timika, Papua, Kamis (27/7/2017).
Kapolda mengingatkan massa pendukung dan simpatisan terdakwa Sudiro dari Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PN Timika.
Tindakan massa Serikat Pekerja PT Freeport yang dinilai telah mengintervensi jalannya persidangan justru bisa merugikan posisi terdakwa Sudiro sendiri.
"Kalau terus membuat ulah, sudah tentu ini menjadi penilaian tersendiri oleh majelis hakim," jelas Waterpauw yang segera mengakhiri tugasnya di Polda Papua.
Waterpauw juga telah memerintahi jajaran Polres Mimika untuk memproses provokator dan aktor intelektual yang menggerakkan dan memancing massa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat persidangan terdakwa Sudiro di PN Timika, Kamis (20/4).
"Saya minta kumpulkan bukti-bukti yang ada. Kalau terpenuhi unsur-unsur pidana, segera diproses," tegas Waterpauw.
Kapolda merasa heran lantaran karyawan begitu mengelu-elukan Sudiro selaku Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport.
Bahkan, karena perasaan euforia berlebihan dalam mendukung Sudiro itu, para karyawan Freeport memaksa kehendak untuk mengeluarkannya dari mobil tahanan kejaksaan yang memicu bentrok dengan aparat di PN Timika, Kamis (20/4/2017).
"Ini yang menjadi keprihatinan kita karena masih ada upaya-upaya memperlakukan Sudiro seperti itu, lalu kemudian membenturkan massa dengan aparat keamanan. Padahal, anggota kami hanya diminta oleh pengadilan untuk mengamankan jalannya persidangan," jelas Waterpauw.
Sejak Sudiro menjalani persidangan di PN Timika, ribuan pendukung dan simpatisannya yang berasal dari karyawan dan istri-istri karyawan PT Freeport datang memberikan dukungan di pengadilan.
Mereka menilai perkara yang disangkakan kepada Sudiro merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memberangus para aktivis serikat pekerja di lingkungan perusahaan pertambangan raksasa itu.
Sudiro didakwa menggelapkan iuran organisasi itu sebesar Rp3,3 miliar pada periode 2014 sampai dengan 2016. (Antara)
TERPOPULER