Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mengkritik cara berpikir Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi yang melontarkan usulan agar pilkada tahun 2022 sebaiknya melalui DPRD agar jangan terjadi lagi perpecahan di tengah masyarakat.
"Jadi pak wali kota bacaannya harus ditambah. Yang saya maksud dengan menambah bacaan, bukan saja jumlah bahan bacaan. Cara membacanya harus diperluas, sebelum sampai pada kesimpulan seberani itu, ya," kata Anies di rumahnya, Jalan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/ 2017).
Kemudian Anies meminta Tri untuk membuktikan ucapan tentang adanya benturan-benturan sesama anggota masyarakat di tengah pilkada periode 2017-2022.
"Jadi pak wali kota bacaannya harus ditambah. Yang saya maksud dengan menambah bacaan, bukan saja jumlah bahan bacaan. Cara membacanya harus diperluas, sebelum sampai pada kesimpulan seberani itu, ya," kata Anies di rumahnya, Jalan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/ 2017).
Kemudian Anies meminta Tri untuk membuktikan ucapan tentang adanya benturan-benturan sesama anggota masyarakat di tengah pilkada periode 2017-2022.
Bagi Anies dalam pilkada Jakarta tidak terjadi benturan di masyarakat.
"Media sosial itu menjadi tempat perbenturan yang sangat keras, perbenturan apapun juga," kata Anies.
Anies menekankan pentingnya meletakkan proses demokrasi di dalam perspektif yang besar.
Anies meminta Tri jangan terlalu cepat membuat kesimpulan.
"Indonesia dikagumi banyak tempat, hasil pilkada segini banyaknya, tunjukkan mana yang berantem? Nggak ada itu," kata Anies.
Konteks usulan Tri berangkat dari panasnya situasi politik pilkada Jakarta periode 2017-2022.
Menurut dia tak hanya di Jakarta, pilkada langsung di daerah lain, ternyata juga membuat masyarakat terbelah-belah.
Itu sebabnya, menurut dia, mendingan gubernur dipilih melalui DPRD.
Itu sebabnya, menurut dia, mendingan gubernur dipilih melalui DPRD.
Usulan agar kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi lewat DPRD, pernah menjadi perdebatan panas dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.
Kalangan yang menolak kepala daerah dipilih DPRD menganggap aturan itu merupakan kemunduran proses pembelajaran demokrasi.
